Rabu, 11 Januari 2017 14:39 WIB

IBC: Pemasukkan Digenjot Tapi Hutang Bertambah

Editor : Juni Setiawan
Peneliti IBC Roy Salam (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Peneliti Utama Indonesian Budget Centre (IBC), Roy Salam mengatakan, berbagai langkah  pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan sangat banyak yang tidak masuk akal.

Hal ini bukan hanya membuat kehidupan perekonomian rakyat menjadi bertambah susah karena kebijakan yang diambil bukan membuat kehidupan rakyat menjadi bertambah ringan tapi malah semakin berat, danjuga secara politik membuat situasi menjadi tidak stabil.

“Sekarang ini selain pajak pemerintah menyasar PNBP karena dari sektor pajak sudah sulit mengejar target, untuk mengejar penerimaan. Juga ada banyak langkah  untuk menghemat dengan memotong anggaran disana sini termasuk mencabut subsidi BBM listrik dan sebagainya, dan juga berbagai upaya yang katanya untuk efisiensi dan juga pencegahan korupsi, tapi kok pembangunan dan kehidupan rakyat makin berat? Dan yang paling aneh itu berhemat dan bekerja keras tapi hutang kok bertambah banyak. Ini yang membuat masyarakt resah,” ujar Roy saat dihubungi, Rabu (11/1/2017).

Seharusnya dengan berbagai langkah tersebut, hutang negara berkurang. Maka tidak heran jelasnya lagi, kini masyarakat bertanya-tanya uang yang ada itu digunakan untuk apa. Bapenas dan Menteri Keuangan harusnya bisa menjelaskan dengan jujur dan detail sehingga masyarakat memahami kebijakan tersebut dan tidak muncul isu-isu yang jusru merugikan pemerintah sendiri.

Dia pun mencontohkan, kalau hal itu terjadi pada rumah tangga pasti kepala rumah tangga yang membuat kebijakan yang disalahkan jika belanja dikurangi, penghasilan bertambah, sementara hutang terus bertambah.

”Saya rasa ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah, khususnya oleh Bapenas dan menteri keuangan. Jangan cuma bisa bicara jika harga cabai naik, yah tanam aja sendiri. Pemerintah harus menjelaskan secara rasional langkah-langkahnya dan harus bisa menjawab secara detail dan jujur. Kalau belum bisa menjawabnya jangan naikan dulu harga-harga seperti listrik dan BBM. Rakyat belum juga bisa bernafas lega akibat dampak kebijakan sebelumnya yang memberatkan sudah ditambah lagi bebannya,” imbuhnya.

Saat ini menurut Roy, Gini Ratio atau ketimpangan antara yang kaya dan miskin masih sangat tinggi. Ini menurutnya berarti bahwa berbagai kebijakan yang diambil belum berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum dan masyarakat miskin khususnya.

”Langkah perintah itu seharusnya meringankan beban rakyat terutama si miskin. Kalau kebijakan ekonomi yang diambl justru membuat beban rakyat bertambah, yah artinya ada yang tidak beres dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.

Dia pun menyoroti tidak adanya sosialisasi terhadap berbagai kebijakan tersebut yang membuat masyarakat pun protes.Alasan yang dikemukakan untuk menaikan berbagai pungutan mulai dari pajak dan PNBP pun dinilainya tidak jujur dikemukakan oleh pemerintah.

”Tengok saja kebijakan menaikan biaya STNK dan BPKB yang katanya untuk meningkatkan pelayanan.Padahal dari dulu pelayanan yah tidak banyak yang berubah.Harusnya kan dipaparkan dulu, pelayanan mana yang mau ditingkatkan?Apakah peningkatan pelayanan harus dengan menaikan biaya?apakah tidak bisa jika dilakukan efisiensi misalnya dengan IT atau pembenahan pegawainya?,” ujarnya heran.

Oleh karena itu dirinya pun melihat, menaikan biaya STNK dan BPKB termasuk juga harga listrik dan BBM hanyalah langkah pemerintah  untuk mencari sumber pendanaan karena tidak tercapainya penerimana pajak. Program pemerintah diakuinya memang membutuhkan biaya besar terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pajak yang diharapkan bisa menjadi sektor yang diandalkan ternyata tidak mencapai target. Makanya tidak heran jelasnya pemerintah mencari sumber-sumber lain.

“Selama ini misalnya untuk PLN dan STNK kan sudah menggunakan sistem IT, sehingga baik PLN dan Samsat bisa menghemat belanja pegawainya karena tidak lagi harus membuka kiosk bagi masyarakat yang ingin membayar karena bisa  melalui ATM, internet banking dan sebagainya. Itu kan efisiensi dan justru harusnya harga dikurangi. Belum lagi soal biaya STNK yang dibuat item baru  dari pembuatan STNK, ini kan memberatkan terutama karena sekarang kendaraan bermotor itu didominasi oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Jadi memang tidak jujur karena tidak ada korelasinya antara menaikan pelayanan dengan menaikan biaya,” jelasnya lagi.

Terakhir dia pun mengkritik soal pernyataan Presiden Jokowi dan pembantunya yang saling membantah soal siapa yang mengusulkan kenaikan tersebut.

”Jadi itu sudah dibahas dan direncanakan dalam RKP dan RAPBN, jadi tidak ujug-ujug ditetapkan. Sudah ada desain dan rancangan dari pemerintah yang kemudian ditetapkan bersama DPR. PP hanya merupakan intrumen teknis untuk menjalankan UU APBN demi mencapai  target penerimaan. Jadi intinya semua upaya itu hanyalah untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal ketimbang meningkatkan pelayanan,” tandasnya.


0 Komentar