Jumat, 24 Februari 2017 16:39 WIB
Peneliti: Divestasi Saham Freeport Harus Tribute to Papua
Ari Nurcahyo saat jumpa pers (dok/bili)
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Peneliti Politik PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan pemerintah Indonesia harus bisa mengangkat kemakmuran rakyat Papua melalui kebijakan status Izin Usaha Pertambangan Khsusus (IUPK).
Sebab, melalui kebijakan tersebut PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 51 persen saham kepada Pemerintah, meskipun saat ini pihak PT Freeport masih menolak.
"Sampai hari ini rakyat Papua punya trust rendah ke Jakarta, kebijakaan ini harus jadi pintu masuk pengembalian trust dimana 51 persen saham itu untuk kemakmuran rakyat Papua," tegas Ari saat jumpa pers di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017).
Ditambah lagi melalui pemerintahan Jokowi sejak awal memiliki visi besar membangun daerah pinggiran, kemakmuran rakyat Papua haruslah menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.
"Kita mendukung kuat, berharap pemerintah bisa wujudkan mimpi ini untuk rakyat Papua, tribute to Papua menunjukan kita negara kuat," tandasnya.
Login with Facebook