Sabtu, 25 Februari 2017 15:57 WIB
Kehadiran Freeport Belum Sejahterakan Rakyat Papua
Jemmy Demianus Ijie saat acara diskusi di warung daun (dok/bili)
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Kondisi pemerintah dan Freeport Indonesia belum kondusif. Ini terkait, PT Freeport Indonesia yang tetap berkukuh meminta agar kontrak kerja sama tetap menggunakan Kontrak Karya (KK) yang sudah berlangsung sejak 1991.
Alasannya, aturan itu dinilai memberikan kepastian hukum bagi perusahaan untuk investasi jangka panjang di Indonesia. Secara tegas, mereka menolak kontrak tersebut diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Bahkan, Freeport Indonesia mengancam akan mengajukan pemerintah ke Badan Arbitrase Internasional jika dalam kurun waktu 120 hari ke depan, pemerintah Indonesia belum melunak.
Ketua Gerakan Papua Optimis, Jemmy Demianus Ijie mengatakan, kehadiran Freeport selama ini belum memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Papua, menurutnya, keadaannya saat ini berbeda dengan yang dikatakan banyak orang.
"Saya pikir banyak orang mengklaim bahwa kami sejahtera, tapi faktanya tidak begitu, buktinya saja rakyat di kawasan sekitar pertambangan saja hidupnya seperti itu, yang selalu memberontak sampai akhirnya menuntut memisahkan diri dari negara," kata Jemmy di Cikini, Sabtu (25/2/2017).
Menurutnya, tuntutan mereka sebenarnya bukan hanya persoalan bisnis semata, akan tetapi mereka menuntut keadilan di kawasan sekitar pertambangan yang tidak dinikmati masyarakat Papua.
"Tapi karena tidak adanya perhatian dari pihak perusahaan, bahkan pemerintah, jadi saya pikir Freeport mau angkat kaki atau tetap juga, begitu-begitu saja," pungkasnya
Login with Facebook