Rabu, 13 September 2017 07:01 WIB
Publik Belum Sepenuhnya Dukung Prabowo Jadi Presiden
Prabowo Subianto. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Direktur Strategi Indo Survey dan Strategy Karyono Wibowo menilai, keyakinan Gerindra bahwa Prabowo Subianto yakin menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 merupakan pernyataan yang wajar dan hal biasa dalam setiap kompetisi. Begitu pun setiap tim dan kandidat yang lain juga memiliki keyakinan yang sama.
Menurutnya, keyakinan Gerindra ini hanya karena didasari penilaian bahwa pemerintahan Jokowi banyak janji yang belum terealisasi dan pernyataan ini subyektif yang datang dari calon penantang incumbent.
“Perlu dipahami oleh Gerindra bahwa pernyataan tersebut tidak seluruhnya diterima oleh seluruh masyarakat. Pasalnya, jika merujuk dari hasil survei sejumlah lembaga survei dalam rilisnya, justru pernyataan Ketua DPP Gerindra Moh Nizar Zahro, beberapa hari lalu bertolak belakang dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi masih di atas 60 persen dan saat ini mengalami tren kenaikan,” kata Karyono dalam keterangan pers, Rabu (13/9/2017).
Terkait soal peta kekuatan elektabilitas capres 2019, Karyono mengatakan memang harus diakui masih didominasi oleh dua kandidat yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Meskipun, hampir semua prediksi survei jika dua nama tersebut bertarung kembali, Jokowi masih lebih unggul.
Namun yang harus diantisipasi jika nanti hanya ada dua kandidat atau head to head antara Jokowi dan Prabowo maka pertarungan pilpres akan berlangsung sangat panas. Persaingannya akan lebih keras dibanding pilpres 2014 lalu.
Pertarungan isu dan propaganda akan lebih keras karena hanya ada dua pasangan calon yang berhadap-hadapan. Apalagi dua tokoh ini pernah bertarung di pilpres 2014.
“Maka ibarat pertarungan tinju, Pilpres 2019 bagaikan pertarungan antara dua orang petinju yang menjadi musuh bebuyutan. Akan tetapi perlu diantisipasi dampak dari kerasnya pertarungan tersebut di tengah masyarakat,” ujarnya.
Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) ini menambahkan, yang perlu dilakukan adalah mencegah kompetisi elektoral berubah menjadi konflik di masyarakat. Karenanya, semua pihak yang berkompetisi dalam kontestasi harus bisa berkompetisi secara elegan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tidak boleh keluar
dari rule of the game yang telah diatur dalam bentuk peraturan dan undang-undang.
“Mereka harus memahami dan menyadari bahwa kontestasi elektoral dalam sistem demokrasi bukan sekadar kalah menang. Energi yang dikeluarkan seluruhnya harus diletakkan dalam kerangka menjaga persatuan dan untuk kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Login with Facebook