Rabu, 20 September 2017 00:19 WIB

Ini Kata Pengamat Soal Rencana Pemutaran Film G30S/PKI

Editor : Juni Setiawan
Susaningtyas Nefo Handayani (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani menyarankan agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpikir ulang dengan perintahnya kepada seluruh jajarannya untuk menggelar nobar film G30S/PKI.

Sebab, dia berpendapat, hal ini nantinya akan memunculkan sentimen dari masyarakat nanti akan merespon dari pemutaran film tersebut.

"Kalau saya pribadi menonton film sebenarnya hal lazim sebagai media hiburan. Tapi kita semua tahu substansi film itu dulu,"kata Nuning saat dihubungi, Rabu 20/9/2017). 

Nuning sapaan akrab Susaningtyas mengatakan, masyarakat Indonesia berhak tahu sejarah sebenarnya dari kekejaman PKI di masa lalu. Akan tetapi hendaknya hal itu perlu dipikirkan kembali apakah sudah tepat atau tidak. Terlebih rencana itu apakah nanti dapat diterima oleh semua pihak baik dari keluarga korban PKI mau pun sebaliknya.

"Tentunya bangsa ini harus tahu sejarah, tetapi sejarah yang benar sebenar-benarnya, bukan sebagian ceritanya berupa rekaan. Film G 30S PKI ini terkait dengan sejarah bangsa, Apalagi keluarga korban kan banyak yang masih hidup. Ini tentu bisa menimbulkan emosi," terang Nuning yang juga politisi Hanura ini. 

Lebih lanjut Nuning pun mengamini apa yang disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta kegiatan itu (pemutaran film G30S/PKI) tidak dilakukan karena khawatir memicu keributan. 

"Apa yang disampaikan menhan saya rasa sudah benar agar tidak perlu lagi memutar film itu. Beliau tentu tidak sembarangan asal bicara, pasti punya perkiraan (perkuraan keadaan) dalam konteks deteksi dini yang didapati kurang baik bagi keamanan negara," tutup Nuning.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ikut angkat bicara terkait polemik pemutaran film G30S/PKI. Menhan meminta kegiatan itu tidak dilakukan karena khawatir memicu keributan. 

Pasalnya, kata dia, PKI merupakan organisasi yang telah dilarang di Indonesia. Pelarangan itu juga secara jelas tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. 

"Itu kan sudah ada Undang-Undang Tahun 1966. Terus ada Tap MPR tentang pelarangannya. Pakai baju PKI saja nggak boleh," kata Ryamizard saat ditemui dalam kunjungan kerjanya ke PT Pindad, Kota Bandung, Senin (18/9/2017). 

Dia kemudian mencontohkan penggunaan logo swastika yang dilarang keras di Jerman. Logo tersebut dianggap sebagai simbol Nazisme yang memiliki sejarah kelam oleh pemerintah Jerman. "Di Jerman saja pakai baju swastika ditangkap, lo," ujarnya. 

Karena itu, Ryamizard meminta agar kegiatan yang berhubungan dengan PKI itu tidak dilakukan karena khawatir bisa memicu keributan. 

"Nggak boleh itu membangkitkan keributan lagi. Bukan saya apa-apa, ntar ribut lagi. Saya sebagai Menhan nggak suka anak bangsa ribut sendiri. Nggak baik merusak pertahanan," ucapnya. 

"Yang sengaja bikin ribut nggak usah saja. Saya ini lama di hutan, cukup dengan musuh saja ributnya. Dengan teman-teman nggak usah ribut. Saya nggak suka-ribut-ribut," tutur Ryamizard. 

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo rupanya tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya.

"Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin (18/9/2017).

Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah.

"Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu," jelasnya.

Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. "Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali," ucapnya.

Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI memang menjadi polemik. Ada yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini. 


0 Komentar