Rabu, 20 September 2017 06:53 WIB

DPR Dukung Pertahankan Fungsi Teritorial TNI

Editor : Luki Junizar
Bobby Rizaldi (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Ide pembubaran ‎Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer ( Koramil) TNI Angkatan Darat (AD) menjelang peringatan tragedi Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI) harus ditolak serta diwaspadai. Sebab, ide ini dinilai membahayakan. Apalagi bila ada angkatan sipil yang mau dipersenjatai oleh militer.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan, konsep pertahanan Indonesia merunut sejarah berasal dari pengalaman melawan penjajah, yaitu perang gerilya dalam kemerdekaan melawan Belanda. Keterbatasan dukungan logistik, perlengkapan perang dan lain-lain yang menjadikan perang terbuka menjadi mustahil untuk dimenangkan Indonesia.

Belum lagi dalam perang gerilya dibutuhkan dukungan luas dari masyarakat. Sebab itu menurut Bobby struktur Komando Militer (Koter) harus disamakan dengan struktur pemerintahan sipil yang sudah dipisahkan bukan lagi seperti dwi fungsi ABRI ketika orde baru. Saat ini TNI juga lebih profesional organisasinya.

“Jadi saya menolak gagasan bahwa Koter harus dibubarkan, ini berbahaya. Apalagi bila ada angkatan sipil yang mau di persenjatai seperti militer,” kata Bobby dalam keterangan persnya, Rabu (20/9/2017).

Politisi Partai Golkar ini justru mendukung TNI untuk memperkuat sistem Koter karena Indonesia berbeda dengan negara maju seperti US, Australia dan lain-lain, dimana sumber militernya sudah sampai level untuk dapat mengokupasi (jajah) negara lain tidak bisa disamakan.

“Karena doktrin alat utama sistem pertahanan (Alutsista) kita baru MEF (minimum), dimana anggarannya digunakan untuk pembangunan sektor-sektor produktif lain,” katanya.

Secara teritori, papar Bobby, RI punya 17,000 pulau, tentara yang tergabung dalam Koter ada 150,000 an, dan siap tempur 60 persen. Justru Bobby menilai apabila Kodim dan Koramil dibubarkan, maka tidak ada penghematan anggaran yang significant.

“Akan sangat lemah pertahanan negara kita bila Koter ini dibubarkan. Jumlah Alutsista modern udara, dan laut kita masih jauh belum mencukupi dibanding negara sekitar,” jelasnya.

Bobby menambahkan, saat ini tumpuan pertahanan terakhir di darat adalah satu-satunya pilihan rasional dan itulah Kodam dan Koramil yang paling relevan. Sehingga yang perlu diatur adalah bagaimana Koter dan Brimob (unit polisi berkemampuan militer) bisa disinergikan tanpa tumpang tindih.

“Bagaimana pemisahan TNI dan Polri bisa efektif, termobilisasi secara efektif untuk menangani konflik-konflik sipil dan ancaman teroris/separatis bisa terselesaikan. Dengan kata lain, Koter dan Gerilya adalah kekhasan militer Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, sempat diberitakan wacana pembubaran satuan teritorial pertama kali diungkapkan mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

“Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat,” kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta.

Olehn karena itu, penghapusan tersebut, ujar Agus, sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.


0 Komentar