Selasa, 03 Oktober 2017 08:31 WIB

NasDem Dukung Usul Rapat Gabungan Komisi I dan III Bahas Senjata Impor

Editor : Rajaman
Ahmad Sahroni (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Politikus Partai NasDem Anggota, Ahmad Sahroni mendukung usulan salah satu fraksi di DPR menyarankan agar Komisi Hukum (Komisi III) dan Komisi Pertahanan (Komisi I) DPR menggelar rapat gabungan untuk membahas polemik impor senjata sebagaimana yang pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan jenderal.

Menurut Sahroni yang juga bagian Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, adanya usulan itu untuk dapat memngclearkan persoalan baik yang saat ini melibatkan kedua institusi yakni TNI-Polri. Dan supaya masyarakat dapat mengetahui juga duduk permasalahannya.

"Saya sangat setuju. Dan ini semua buat Kebaikan bersama dengan adanya klarifikasi segala penjuru. Masyarakat jadi tahu serta apa inti permasalahannya," tegas Sahroni saat dihubungi, Selasa (03/10/2017).

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan rapat gabungan Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR untuk membahas polemik impor senjata sebagaimana yang pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan jenderal.
 
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
 
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
 
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
 
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
 
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
 
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya. 
 
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta. 
 
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
 
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.


0 Komentar