Selasa, 14 November 2017 08:21 WIB

DPR Harap Panglima TNI Mendatang Tidak Berpolitik Praktis

Editor : Juni Setiawan
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, dengan adanya pergantian pucuk pimpinan TNI diharapkan dapat bersinergi dengan institusi lain serta menjaga independensi dalam menjaga marwah TNI khususnya dalam menghadapi sejumlah tantangan ke depan yang salah satunya adalah agenda politik pada 2018 hingga 2019.

Hal ini dikatakan Arwani menyikapi desakan masyarakat serta LSM mendesak Presiden segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan masuk masa pensiun Maret 2018.

"Kita harus memastikan TNI ke depan tidak berpolitik praktis, imparsial dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru," kata Arwani kepada Tigapilarnews.com, Selasa (14/11/2017). 

Selain itu, lanjut politikus PPP, agenda modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI juga menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI.

Terkait persoalan siapa dan dari angkatan mana berhak menempati pos Panglima TNI. Arwani meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mengintervensi Presiden untuk menunjuk siapa pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Kapan dan dari angkatan mana, biarlah pembahasan hal itu tidak menjadi ruang yang akan mengurangi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji. 
Dan konstitusi memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI," tutur Arwani. 

Lebih lanjut Arwani pun yakin, TNI juga mempunyai banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI. 

"Presiden tinggal milih saja. Domain kami (DPR) nanti soal setuju atau tidak," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute, Hendardi mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengganti posisi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret tahun depan. Alasannya, banyak persoalan yang dihadapi TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Gatot tidak terjawab, seperti soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.

Padahal, lanjut dia, TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara yang performanya menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara. "Menyimak jejak langkah Gatot Nurmantyo, Jokowi tidak terikat untuk mengganti Gatot sesegera mungkin yang akan pensiun pada Maret 2018. Tetapi sebagai pemegang hak prerogratif, Jokowi bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Gatot Nurmantyo," kata Hendardi, dalam keterangan pers, Senin (13/11/2017).

Selain proses di DPR yang cukup lama, tambah Hendardi, menyegerakan pergantian Panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya.

Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, kata dia, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan seringkali offside dari kehendak presiden. 

"Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi. Mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI lebih cepat untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019 mendatang," jelasnya.


0 Komentar