Minggu, 03 Desember 2017 09:54 WIB

Khofifah Diharapkan Mundur dari Jabatan Mensos Saat Kampanye

Editor : Rajaman
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. (foto istimewa)

PALANGKARAYA, Tigapilarnews.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dipastikan akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018, berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak.

Namun, hingga kini Khofifah belum mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Kerja.

Terkait hal tersebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap Khofifah segera mundur dari jabatan Mensos.

"Mundurlah. Etiknya. Saya sepakat sama Pak Jusuf Kalla. Saya pikir Khofifah juga akan melakukan itu. Dia mundur," kata Surya Paloh di sela acara pembekalan bakal calon legislator Partai Nasdem ke-1 untuk Pemilu 2019 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (2/12/2017).

Menurut Surya Paloh, Khofifah tidak perlu cuti. Meskipun tidak ada kewajiban seorang menteri harus mundur atau cuti, Surya Paloh tetap menginginkan Khofifah tetap mundur.

"Enggak baik itu. Kalau ditanya Nasdem bagaimana, ini buka soal menang kalah. Tapi etikanya nanti akan terbangun," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Khofifah tidak menjabat sebagai menteri sosial sambil kampanye untuk memenangkan Pilkada Jatim tahun depan.
"Ya pertama, tugas itu (menteri sosial) sangat penting, harus berurusan dengan masyarakat dan sebagainya. Kalau sibuk kampanye bagaimana caranya?" kata Wapres Kalla.

Khofifah sendiri sudah telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal pemberitahuan dirinya untuk berkompetisi sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Namun, belum diketahui jawaban Presiden apakah mengizinkan Khofifah untuk melakukan rangkap jabatan sambil berkampanye atau memintanya untuk mengundurkan diri.

Sementara, Wapres JK mengaku belum mengetahui substansi surat tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Presiden Jokowi akan mengizinkan Khofifah untuk bertarung dalam Pilkada Jatim.

"Saya belum tahu karena surat itu ditinjukkan kepada Presiden, tapi tentunya Presiden tidak bisa melarang orang untuk ikut pilkada," kata Jusuf Kalla.


0 Komentar