Jumat, 12 Januari 2018 19:32 WIB

Komisi IV Pertanyakan Langkah Mendag Import Beras

Editor : Luki Junizar
Ilustrasi impor beras. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo  mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait import beras sebanyak 500.000 ton beras yang terkesan dipaksakan.  Karena itu, Firman pun patut mempertanyakan kebijakan tersebut.

“Pada logikanya kita berpikir bahwa di bulan Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Februari. Lalu untuk apa Mendag repot-repot mengeluarkan izin import?,” kata Firman saat dihubungi, Jumat (12/1/2018).

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, sesuai informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana -mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali.

“Karena itu saya sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag yang semakin akan membuat kecewa dan mensengsarakan petani,” sesal Firman.
Lebih jauh Firman mengingatkan jika di tahun 2018 adalah tahun politik dan semua pihak diminta waspada. Sebab, kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fan reacesing untuk kepentingan tertentu.

“Kejadian ini sangat janggal karena import beras harusnya merujuk pada UU Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi maka baru diperbolehkan import. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan),” tegas Firman.

Ditambahkan Firman, dirinya pun meminta kepada Mentan segera melakukan klarifikasi dan pengecekan apakah benar ada kekurangan stok beras. Apalagi, berdasarkan pernyataan Mentan Amran Sulaiman menjelaskan stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu.

“ Oleh karena itu kebijakan import yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyatakan impor beras khusus yang dilakukan Kementerian Perdagangan merupakan cadangan pangan selama enam hari. Karena menurut pria kelahiran Bone ini stok beras di Bulog hanya ada 900.000 ton sedangkan kebutuhan beras di Tanah Air sebesar 2,5 juta ton per bulan.

"Insya Allah kedepan baik-baik saja, karena Oktober hingga Desember musim tanam, Januari berarti ada panen. Febuari sudah masuk panen puncak mengikuti tahun 2017,"kata Amran saat menyambangi Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (12/1/2018).

Amran mengakui, meski bulan depan ada panen puncak namun pihaknya berharap Bulog bisa menyerap produksi beras petani lokal dengan optimal. Lantaran dia bilang serapan badan usaha pelat merah itu di tahun 2017 hanya melakukan penyerapan 58%, padahal dirinya menargetkan produksi beras petani di Tanah Air 80%-90%.

Amran mengatakan kebijakan pangan di tahun ini akan terdorong dengan baik apabila Bulog bisa menyerap panen beras sesuai target yakni 3,7 ton.

"Kami minta Bulog, karena serapannya sangat rendah dari target kita 3,7 ton, itu kita akan perbaiki bersama ke depan. Tahun depan kalau bisa 90% (serapan) Insya Allah stok kita lebih baik," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya telah melaporkan langkah impor beras kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Ia bilang beras impor yang akan masuk di bulan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

"Saya laporkan beras yang diimpor masuk dalam kategori keperluan tingkat lain dengan tingkat kepecahan 5%,"ujar Enggar usai rapat koordinasi pangan di Kementerian Koordinator Perekonomian.


0 Komentar