Pengelolaan Data Perlu Adopsi Teknologi Digital

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Nota kesepahaman dengan BPS ini berisi tentang penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi di Kementerian Keuangan. Sementara dengan BSSN tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Penandatanganan nota kesepahaman digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/3/2018). Dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPS Suharyanto, dan Kepala BSSN Djoko Setiadi.

"Tadi disampaikan Pak Kecuk (sapaan akrab Kepala BPS) mengenai pentingnya kerja sama Kementerian Keuangan dan BPS jadi sangat jelas. Dengan MoU ini saya berharap pertukaran data, prinsip pengolahan data bisa dilakukan," kata Sri Mulyani.

"Kita di Kementerian Keuangan sebetulnya duduk di atas sebuah tumpukan data sangat banyak," jelasnya lagi.

Menurutnya data-data yang banyak itu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk dapat mengoptimalkannya pengelolaan data pun perlu mengadopsi teknologi digital.

"Ini tambang baru. Dulu orang katakan yang sebabkan orang jadi kaya karena kuasai tambang minyak, gas, atau yang berasal dari nature resource. Pada era digital yang disebut tambang adalah tambang data. Tapi tentu data yang kita olah dan pahami," jelasnya.

Guna memastikan keamanan tiap data yang dikelola secara digital itu, Kementerian Keuangan juga menggandeng BSSN.

"Kepala BSSN, saya terima kasih. Hari ini MoU digital signature yang bisa dijaga. Kita dihadapi harapan transaksi dan keinginan masuk dunia digital. Tapi kita harus pastikan itu dapat membuat keuangan itu aman, dan bisa jaga dari kesalahan," lanjutnya.

"Kita itu sering juga dari sisi ketelitian. Saya harap dengan digital signature Kementerian Keuangan sebagai institusi yang pertama kita bisa confidence masuk era digital, gunakan keunggulan teknologi, miliki tata kelola yang baik, track transaksi dan data secara baik, tanpa kompromi dari sisi keamanannya," tambah Sri Mulyani.(exe/ist)

• # kementerian keuangan
• # Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• # Badan Pusat Statistik (BPS)
• # Sri Mulyani
• # KPK
• # PLN

BERITA TERKAIT

Degradasi Demokrasi, Oligarki Suburkan Kolusi dan Nepotisme Hingga Pelanggeng Kekuasaan Tak Berartabat

Ganjar: Bansos Tanggung Jawab Negara Kepada Rakyat, Tak Boleh Dianggap dari Kelompok Tertentu

81 Juta Generasi Milenial Disebut Belum Miliki Rumah

Indonesia Jadi Satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang Masuk 20 Besar dengan Performa Pelabuhan Terbaik