Selasa, 08 Januari 2019 18:06 WIB

Pemerintah Diingatkan Hati-hati Ambil Kebijakan soal BP Batam

Editor : Rajaman
Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Ketua Komite Tetap Penghubung antarLembaga  DPR dan Kadin Indonesia, Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam membuat kebijakan tata kelola Batam. 

Khususnya terkait Badan Pengusahaaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

“Saya memahami aspek politik dan ekonomisnya. Karena itu saya mengingatkan pemerintah agar hati-hati dan tidak melanggar UU dalam tata kelola Batam. Apalagi kawasan Batam ini bertujuan bisa bersaing dengan Singapura,” tegas Firman di gedung DPR, Selasa (8/1/2019).

Hal itu disampaikan dalam diskusi  'Menakar Masa Depan Free Trade Zone (FTZ) Batam dan Inkonsistensi Kebijakan Pusat dalam  mengembangkan Batam' bersama anggota Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, Ampuan Situmeang (Praktisi Hukum Batam), dan Jadi Rajagukguk (Ketua KADIN Batam).

Firman juga menyayangkan kenapa DPR dulu mendukung Batam menjadi pemerintahan kota yang dipimpin oleh Walikota. “Seharusnya DPR saat itu menjadikan Batam sebagai kota administratif. Bukan kota madya,” ujarnya.

Karena itu kata Firman, pemerintah harus hati-hati untuk tidak melanggar UU. Termasuk Walikota yang tidak boleh merangkap jabatan dengan kewenangan mengelola Batam.

“Jadi, saya mengingatkan Presiden untuk tidak mendengar informasi dari orang-orang yang tidak memahami masalah posisi Batam dan mungkin mempunyai kepentingan lain, Terlebih ini adalah tahun politik ini jangan sampai kebijakan itu membuat kegaduhan politik baru. Dan tidak adanya kepastian hukum berusaha ungkapnya. Dengan kebijakan Walikota akan merangkap jabatan sebagai ketua PB Batam adalah preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan kita karena jelas menabrak UU," papar politikus Golkar ini.

Selain itu Firman membantah adanya dualisme kepemimpinan di BP Batam. “Tak ada dualisme kepemimpinan di BP Batam yang ada adalah konflik kepentingan yang sarat dengan kepentingan politik prkatis. Apalagi perubahan status dari FTZ ke Kawasan Ekonomi Industri (KEK) kondisinya makin tidak menguntungkan. Bahkan ada investor siap hengkang,” tandasnya.


0 Komentar