Rabu, 24 Februari 2016 18:31 WIB

Ketua RW Kalijodo Pilih Pulkam daripada ke Rusunawa

Editor : Eggi Paksha

Laporan Jesse Halim Adam


JAKARTA, Tigapilarnews.com- Rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menertibkan kawasan Kalijodo pantang surut. Terlebih, SP1 sudah diberikan kepada para warga Kalijodo, Kamis (18/2/2016) lalu. Dalam SP1, warga diberikan waktu seminggu untuk mengosongkan maupun pindah dari Kalijodo. Bila masih bertahan, akan dikeluarkan SP2.


Pada hari terakhir SP1 ini, banyak warga terlihat sudah mengosongkan kawasan Kalijodo. Sepanjang pantauan tigapilarnews.com, aktifitas di Kalijodo sepanjang beberapa hari terakhir tak lepas dari urusan pemindahan barang maupun kepindahan warga. Begitu pula dengan aktifitas pada Rabu (24/2) ini. Sejak pagi, yang terlihat adalah warga yang sibuk mengangkut barangnya untuk dipindahkan ke tempat lain.


Hal tersebut juga dilakukan oleh Ketua RW 05 Kalijodo, Kunarso. Sosok yang pernah mendatangi Komnas HAM dengan Daeng Azis ini, juga memutuskan untuk pindah dari Kalijodo. Padahal, Kunarso termasuk salah satu tokoh yang sangat menentang penertiban di Kalijodo.


Sayangnya, Kunarso menegaskan tidak akan pindah ke Rusunawa yang disediakan, melainkan pulang ke kampung (pulkam) halamannya di Semarang, Jawa Tengah.


 "Saya ada rumah di sana (Semarang)," kata Kunarso yang sudah berkemas untuk meninggalkan Kalijodo, Rabu (24/2/2016) siang.


Kendati demikian, ia menyesalkan tidak adanya ganti rugi dari pemerintah dan juga menyesalkan penggusuran rumah-rumah warga Kalijodo.


Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan ganti rugi bagi warga. Dengan begitu, warga dapat membangun usaha baru setelah digusur nanti.


"Justru itu, rumah warga seharusnya tidak perlu dibongkar. Bagaimana caranya usaha kalau tidak ada ganti rugi?" katanya.


Ditambahkannya, kalau tidak ada penggantian, sedangkan usaha warga terpaksa tutup karena penggusuran, itu akan menimbulkan masalah baru, yakni pengangguran.


"Jadi ada ribuan orang dapat terancam menganggur," katanya lagi.


Sampai saat ini, menurutnya, belum ada tanggapan dari pemerintah, perihal usaha warga kedepannya.


"Kalau solusi usaha belum ada jawaban dari pemerintah," tutupnya.(exe)



0 Komentar