Kamis, 03 Maret 2016 00:13 WIB
Menpora Tegaskan AG 2018 dan PSSI Masih Terkendali
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi beserta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenpora menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (02/03/2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X, Utut Adianto.
Raker ini untuk membahas beberapa hal. Pertama, mengenai Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2015. Kedua, pemaparan Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016.
Ketiga, penjelasan Persiapan dan Kesiapan TAFISA 2016 di Indonesia dan keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade 2016 di Brazil dan Sea Games 2017 di Malaysia. Keempat, pemaparan Perkembangan Persiapan Asian Games ke XVIII Tahun 2018 (Dukungan Anggaran Kesiapan Venues, Kepanitiaan dan Kegiatan Sosialisasi dan terkait Sanksi FIFA Terhadap PSSI.
Dalam paparannya, Menpora menjelaskan capaian program 2015. "Pada SEA Games 2015, Kemenpora menetapkan reward and punishment kepada PB/PB berdasarkan hasil SEA Games 2015 Singapura, pemberian bonus kepada atlet dan pelatih peraih medali," kata Menpora.
Mengenai program 2016, Menpora menjelaskan akan ada TAFISA di Oktober 2015. "Anggarannya 125 miliar. Persiapan terus diintensifkan," ujar Menteri asal Bangkalan, Madura ini.
"Soal PSSI, ada berita kalau sanksi tidak dicabut, Indonesia akan terancam menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Itu bohong dan mengada-ada. Kami sudah berkoordinasi berulang kali dengan OCA di sejumlah pertemuan dan tidak ada itu," tandasnya.
Cak Imam menegaskan agar sanksi dicabut, perlu ada jaminan terselenggaranya pengelolaan yang transparan, tidak ada kartel, dan tidak ada pengaturan skor. "Dalam waktu dekat akan mengirimkan delegasi ke FIFA, dan bisa bekerjasama dengan pemerintah melakukan tata kelola sepak bola," lanjut Menpora.
Terkait penyelenggaraan Asian Games 2018, Menpora menjelaskan isu Indonesia terancam sebagai tuan rumah karena problem PSSI tidak benar dan sama sekali di luar kesepakatan Indonesia dan OCA. "Pencabutan sanksi diperintahkan Presiden untuk dikaji dan sudah didalami," ujar Imam Nahrawi.
Pada sesi tanya-jawab, Dedi Wahidi (FPKB) mengapresiasi bonus penghargaan yang sangat besar. "Namun soal bantuan untuk PON Jabar mohon ditinjau kembali, jangan disamakan nominalnya dengan PON Riau. Kemudian Hambalang juga agar segera dikaji," pinta Dedi.
Dadang Setiana (Hanura) berterimakasih atas beberapa capaian program Kemenpora. "Di RPJMN ada strategi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia, kewilayahan, dan pemerataan. Saya ingin tahu bagaimana persebarannya," tanya Dadang.
Terkait PSSI, Dadang meminta ada langkah-langkah di luar kelaziman untuk mengatasi kebuntuan. "Tapi saya sepakat bahwa harus ada reformasi di tubuh PSSI," lanjutnya.
Nuroji (Gerindra) menekankan program anti-narkoba Kemenpora perlu lebih digencarkan. "Di kota saya belum terdengar programnya," tuturnya. Terkait PSSI, Nuroji meminta La Nyalla Mattalitti (LNM) mundur. "Saya minta LNM berbesar hati mundur agar masalah segera selesai," kata Nuroji.
Anas Taher (PPP) meminta diterangkan mengenai pemberitaan di media akan adanya pemotongan gaji PNS untuk membantu Rio. Vena Melinda (Demokrat) menggarisbawahi prestasi anak-anak difabel di ASEAN Para Games 2015. "Saya bangga dengan Marinus di cabang renang. Di dapil saya banyak difabel yang juga berprestasi," katanya.
Selanjutnya Vena mempertanyakan program fasilitasi parlemen muda di Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora.
Krisna Mukti (FPKB) menanyakan tim pemberitaan di Kemenpora soal prestasi program Kemenpora. "Beritanya selalu soal PSSI, padahal kan ada prestasi ASEAN School Games 2015, ASEAN Para Games 2015, dan lainnya," kata dia.
Total ada 20 pertanyaan dari anggota Komisi X terkait substansi raker. Merespon semua pertanyaan itu, Menpora berterimakasih atas masukan dan saran yang diberikan. "Terkait Hambalang, sedang disiapkan untuk dikaji di 2017 nanti apakah dilanjut atau tidak. Terkait program, Kemenpora siap bekerjasama dengan parlemen. Anggaran 2016, perubahannya akan dibahas tersendiri. Kami juga sepakat revisi UU SKN untuk percepatan olahraga. Revisi UU Pemuda juga sepakat direvisi agar pramuka tidak lagi di bawah Kemenpora," jelas Menpora.
Terkait program anti-narkoba, Menpora mengatakan akan menyiapkan 1500 kader anti-narkoba yang disebar di 1500 desa. "Kemudian pembukaan dan penutupan Asian Games akan di Jakarta sesuai permintaan OCA. Saya juga mengapresiasi Ibu Vena mengenai atlet difabel. Kami akan tambah sarana prasarana difabel. Terkait PSSI, Presiden sedang menyiapkan nama-nama untuk diberangkatkan ke FIFA. Sebelum Kongres FIFA di Meksiko, kami mohon arahan pimpinan Komisi untuk mencari terobosannya," urai Menteri dari PKB ini.
Pertanyaan terkait fasilitasi parlemen muda, Menpora menekankan itu bertujuan untuk memberi bekal dalam penyerapan aspirasi masyarakat. "Ke depan, tidak boleh ada Asdep yang protes jika tidak ada anggaran demi prioritas program Kemenpora. Terkait Rio, kami tidak memaksa pegawai kami. Itu seikhlasnya. Anggaran untuk Rio, jika disetujui Komisi X, kami berterimakasih," ujar Menpora.
Mengenai pelibatan anggota Komisi X, Menpora minta semua jajarannya tidak menyepelekannya. "Saya mantan anggota DPR jadi tahu. Kami instruksikan untuk melibatkan program Kemenpora di dapil para anggota Komisi X," papar Menpora.(exe)
- # asian games
- # menpora imam nahrawi
- # rio haryanto
- # formula 1
- # komisi x dpr ri
- # pencabutan pembekuan pssi
- # tafisa 2016
Login with Facebook