DPR Berharap pada Menkopolhukam Bebaskan 10 WNI

JAKARTA, Tigapilarnews - DPR melalui Komisi I berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhur Binsar Panjaitan dapat membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, tanpa perlu membayar tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp14,3 miliar.

"Pemerintah sudah berupaya, tetapi belum maksimal. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi perlu diapresiasi, Menkopolkam yang kita tunggu upaya nya," kata Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi kepada tigapilarnews.com, Kamis (7/4/2016) malam, menanggapi besok merupakan batas waktu yang diberikan Abu Sayyaf kepada pemerintah untuk membayar uang tebusan 10 WNI.

Menurutnya, Menkopolhukam perlu datang langsung ke Filipina untuk mengkonfirmasi apakah benar perusahaan tempat bekerja 10 WNI, yakni PT Patria Maritime Lines, siap untuk membayar uang tebusan tersebut seperti yang diberikan di media.

Apabila tidak siap, katanya, Menkopolhukam harus memimpin langsung negosiasi pelibatan militer RI dengan militer di Filipina untuk bebaskan 10 WNI ini. "Karena Menlu tidak memiliki pengalaman militer seperti Menkopolhukam," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menjelaskan opsi militer memang tidak perlu dipublikasikan di publik. "Tapi gestur bahwa sekelas Menko bersama Menlu, hadir di filipina, akan menambah kewibawaan RI dalam negosiasi dengan pemerintah setempat," tuturnya.

Bobby mengutarakan hal tersebut karena negara harus hadir dalam upaya pembebasan sandera WNI ini. Sebab, tegasnya, apabila negara menyerah begitu saja memberikan perusahaan membayar tebusan, maka sama saja negara tidak lindungi warga negaranya.

"Bila diplomasi negosiasi tidak jalan, aksi militer dari Filipina sebagai negara sahabat, harus dilakukan. Bila militer Filipina tidak sanggup, militer kita paling tidak diperbolehkan masuk," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak mempermasalahkan jika perusahaan tersebut akan memberikan uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf. "Yang jelas karena ini sudah menyangkut sandera, kita percayakan pada alat penegak hukum yang ingin juga membebaskan. Yang penting intinya, yang ada harus bebas dan diusahakan harus selamat seluruhnya, sehingga kita dapat memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa dan negara," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Politisi Partai Demokrat ini berpandangan upaya pemerintah untuk pembebasan 10 WNI ini sudah maksimal. Jika nantinya memilih jalan dengan memenuhi permintaan kelompok Abu Sayyaf, dia meyakini pemerintah sudah memikirkan matang-matang.

"Kita melihat apakah ini lebih baik, apakah ini lebih jelek, kita serahkan kepada TNI dan Polri. Yang jelas tujuannya harus bisa menyelamatkan semua warga yang disandera tersebut," pungkasnya.
‎

---