PP Pordasi Minta DPR Turun Tangan Soal Pacuan Pulo Mas

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Arena equestrian yang akan dipakai untuk ajang Asian Games (AG) 2018, yaitu di pacuan kuda Pulo Mas, Jakarta, masih menjadi permasalahan.

Sebab, pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI tersebut akan menghilangkan arena pacuan kuda. Hal ini disayangkan Ketua Umum PP Pordasi, Chaidir Saddak dan Ketua Pengprov Pordasi DKI Alex Asmasoebrata.

Karena itu, pengurus Pordasi dan Kemenpora melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senin (25/04/2016). RDPU dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto.
Chaidir menjelaskan, pihaknya tak ingin seusai Asian Games 2018, nasib arena equestrian di Pulomas mengalami hal yang sama dengan di Incheon, Korea Selatan. Selepas Asian Games 2014, empat lapangan equestrian di Incheon tak terawat.

"Jangan sampai tempat ini nanti jadi mangkrak setelah Asian Games karena tak ada dana dari Pemprov untuk maintenance. Kita harus melihat kasus di Incheon, Korea Selatan," kata Chaidir.

Selain itu, pihaknya ingin Kementerian Pertanian (Kementan) dilibatkan dalam perlombaan equestrian di ajang Asian Games 2018. Menurut dia, Kementan akan fokus pada kuda yang akan dipakai untuk bertanding.

"Dalam pekan ini, kami akan koordinasi dengan semua pihak. Kami ingin duduk bareng bersama Pemprov DKI, pengelola Pulomas, Kemenpora dan Kementan untuk membicarakan persiapan menuju Asian Games. Jika sebelumnya Kementan tak dilibatkan, kali ini harus diajak. Tanpa mereka akan percuma karena mereka yang tahu soal kesehatan hewannya," ujar Chaidir.

Ketua Pengprov Pordasi DKI, Alex Asmasoebrata, menambahkan bahwa pihaknya berharap pembangunan arena equestrian di Pulomas, dapat dikaji ulang. Termasuk,  agar tidak dijadikan sebagai proyek bagi-bagi 'kue'.

"Semua pihak harus menyadari bahwa ini semua untuk olahraga, jangan sampai pembangunan ini untuk cari-cari uang," terang Alex.

Dengan dipertandingkannya equestrian di Asian Games 2018, ayah dari pembalap wanita Alexandra ini berharap olahraga berkuda bisa menjadi industri ke depan. Bahkan, dia yakin banyak atlet yang akan tertarik di cabang ini.

"Ada yang bilang berkuda itu olahraga mahal. Saya kurang setuju soal itu, justru banyak atlet yang awalnya kurang mampu, sekarang sudah berjaya di berkuda," tandasnya.

Sementara itu, Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan yang dilakukan pengurus Pordasi dan Kemenpora. Menurut Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto, pihaknya tak bisa menekan soal pembangunan arena equestrian karena tanah yang dipakai merupakan aset Pemprov DKI.

"Ini kan pakai uang APBD DKI, jadi bukan kewenangan Komisi X. Lagipula, tanahnya juga tanah milik DKI. Kami hanya menjaga komunikasi dengan Kemenpora. Jadi saran kami, duduk bersama dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah," pungkasnya.(exe)

---