Pekerja Cina di Halim Dicurigai Bagian Intelejen

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mencurigai, pekerja asal Cina yang ditangkap di Lanud Halim Perdanakususma, Jakarta membawa misi intelijen.

"Harus dipastikan ilegal atau tidaknya status mereka di sini. Saya dengar secara keimigrasian sudah beres, identitasnya lengkap. Tapi yang perlu dipastikan kemudian adalah mereka bekerja kepada siapa? Swasta atau pemerintah? Pemerintah mesti memastikan ini supaya tidak simpag siur," kata Sukamta di Gedung DPR,(29/04/2016).

Lebih lanjut Politikus PKS menjelaskan berdasarkan Perpres No. 72 tahun 2014 perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Kewajiban itu tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan-badan internasional.

"Jadi, kalau misalnya mereka bekerja kepada swasta dan tidak memiliki RPTKA dan IMTA, berarti ilegal," bebernya.

Tak hanya itu, Sukamta mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai kejadian tersebut karena mereka tertangkap dalam keadaan mengenakan seragam tentara.

Yang menjadi permasalahan, sambungnya, pekerja China berseragam tentara itu bekerja di wilayah milik TNI AU, yang merupakan salah satu wilayah pertahanan nasional.

"Harusnya ini mendapat persetujuan dari TNI AU. Tentunya wajar jika masyarakat merasa khawatir. Ada apa ini sebenarnya? Kita tidak anti dengan pekerja asing, tapi kita berharap semuanya taat hukum," tegas dia.

Lebih lanjut Sukamta mengungkapkan, sebelum kasus lima warga Cina ini, memang sudah banyak pekerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Langkah pemerintah yang telah mendeportasi tenaga kerja asing ilegal ke negaranya sebelum ini patut kita apresiasi. Namun sepertinya tetap perlu ditingkatkan. Karena ini juga menyangkut kedaulatan negara kita. Pekerja asing yang legal saja bisa kita waspadai sebagai pembawa misi intelijen asing, apalagi yang ilegal,” pungkas Sekertaris Fraksi PKS DPR ini.

---