JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pascapembebasan 10 WNI sandera kelompok sipil bersenjata Abu Sayyaf, pemerintah berupaya membebaskan 4 WNI lainnya. Menlu Retno Marsudi kembali menegaskan, pemerintah akan menggunakan semua opsi untuk membebaskan 4 ABK itu.

Kendati begitu, Retno mengatakan, sama dengan pembebasan 10 WNI, pemerintah juga tak akan membayar tebusan untuk membebaskan keempat WNI tersebut.

"Pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada penyandera. Lokasi keempat sandera WNI terpantau dari waktu ke waktu," katanya, dalam acara serah terima 10 WNI kepada keluarganya di gedung Pancasila Kemlu, Jl Pejambon Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Kapal Henry yang sedang menarik kapal tongkang Cristy diserang dalam perjalanan dari Filipina ke Kalimantan pada 15 April. Dari 10 ABK, 6 berhasil diselamatkan militer Malaysia yang berpatroli dan 4 lainnya dibawa lari penyandera dengan kapal cepat ke arah perairan Tawi-tawi, Filipina.

Dalam kesempatan itu Menlu Retno juga menjelaskan, proses pembebasan ke-10 WNI itu berlangsung cukup panjang di tengah situasi lapangan yang sangat dinamis dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Proses pembebasan, menurut Retno, diupayakan dengan tetap mengutamakan keselamatan ke-10 WNI tersebut. "Pertama keselamtan WNI jadi acuan utama dan kedua dari awal kita buka semua simpul koordinasi dengan sebanyak mungkin pihak. Karena satu simpul tidak memadai untuk suatu operasi yang sangat besar," kata Retno.

Menlu Retno mengibaratkan koordinasi yang melibatkan sejumlah pihak dalam upaya pembebasan sandera ini seperti susunan batu bata untuk bangunan rumah. Satu bata, kata dia, tak akan cukup untuk membangun sebuah rumah.

Tim dari Indonesia, kata Menlu, mulai bekerja untuk membebaskan ke-10 WNI itu sejak 28 Maret lalu. "Pada 1 April 2016 saya sudah berada di Filipina diutus Presiden untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina. Kunjungan dilakukan juga untuk mempertebal jejaring koordinasi dengan banyak pihak," papar Retno.

Dari dalam negeri, komunikasi juga dilakukan dengan berbagai unsur. Termasuk kepada pihak yang menawarkan bantuan. "Semua tawaran tersebut kita tanggapi dengan baik karena kita yakin hal tersebut memberi kontribusi untuk pembebasan," kata Retno.

Menurut dia, strategi yang diterapkan dalam upaya pembebasan 10 WNI korban Abu Sayyaf itu adalah dengan diplomasi total dengan dipimpin oleh pemerintah dan melibatkan semua unsur.

Setelah berhasil membebaskan 10 WNI saat ini pemerintah Indonesia akan membahas kerjasama keamanan wilayah perairan. Pada 5 Mei nanti Menlu Retno bersama Panglima TNI akan ke Filipina untuk membahas kerjasama menjaga keamanan di perbatasan.