18 Tahun Tragedi Mei 1998, Mahasiswa Trisakti Demo ke Istana

Laporan: Yanti Marbun

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Para mahasiswa, alumnus, dan dosen Universitas Trisakti memperingati tragedi Mei 1998 di halaman kampus perguruan tinggi tersebut, Kamis (12/5/2016).

Mereka melakukan upacara mengenang empat korban mahasiswa Trisakti yang tewas dalam kerusuhan 12 Mei 1998. Upacara di depan Gedung Dr Sjarif Thajeb (gedung Rektorat Trisakti) dengan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda duka cita.

Para orangtua mahasiswa korban kerusuhan itu turut hadir dalam upacara ini, dan menabur bunga di empat lokasi tewasnya mahasiswa tersebut.

Dari kampus Trisakti, mereka akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka menuntut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus tragedi Mei 1998. Sebanyak 4.000 mahasiswa akan mengikuti aksi unjuk rasa damai ini.

"Kami akan membentuk payung sama angka 18. Kami ingin payung hukumnya ditegakkan dan payung ini filosofi sebagai HAM dan hukum," ujar Presiden Mahasiswa Trisakti Abdul Kadir di kampus Trisakti, Kamis (12/5/2016).



Di depan Istana Presiden, mereka ingin menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus Tragedi Mei 1998 itu.

"Kami mau sampaikan kepada Pak Jokowi. Kami lihat Pak Jokowi memiliki mungkin tipikal bahwa dia lebih mendengar. Ya, sudah kami sampaikan dengan pesan-pesan yang mungkin terkesan damai sehigga kami ingin melihat reaksi dari Jokowi. Apalagi kemarin saat pemilu dia sudah berjanji. Kami ingin menagih janji Jokowi," papar Abdul.

Abdul menyebut aksi kali ini akan berjalan lebih damai dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, apabila Presiden Jokowi tidak juga memenuhi janjinya, mereka akan kembali mendesak pemerintah.

"Kali ini aksi kita agak lebih damai, kita buat bentuk payung, pesan damai kepada Jokowi. Tapi bukan berarti selanjutnya kalau dia tetap enggak bisa mendengarkan ya kita akan melakukan aksi-aksi kepada pemerintah untuk mendesak kasus ini," ucap Abdul..

Dalam aksinya, mereka meminta Jokowi untuk berani membuka kasus 12 Mei 1998 itu. "Kalau Jokowi tidak menepati janjinya berarti janjinya hanya komoditas politik. Apapun alasan politiknya harus berani dibuka, dia harus berani membuka janji itu. Itu janji dia. Kalau dia tidak berani membuka janji itu berarti dia telah membohongi kami,” pungkas Abdul.

 

 

---