ITW Kecam DKI dan Polda Metro Tak Punya Program Atasi Kemacetan

 

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengecam keras Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya karena tidak memiliki program jangka pendek untuk  mengatasi kemacetan hebat di penjuru ibukota.

Kemacetan kian menyusahkan masyarakat saat hujan turun semisal  yang terjadi di ruas Jalan Sudirman, Senin (23/5/2016) malam.

"Mereka sudah kehilangan akal dan akhirnya membiarkan masyarakat berjibaku menghadapi kemacetan yang luar biasa di jalan raya," jelas Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa (24/5/2016) pagi.

Menurut Edison, pasca penghapusan kawasan 3 in 1, kemacetan makin menjadi-jadi di Jakarta. Kemacetan semakin tak terkendali dan terjadi setiap saat di hampir  semua ruas jalan.

"Dalam jangka pendek, Pemprov DKI dan Polda Metro nyaris tidak melakukan apa pun untuk mengatasi kemacetan yang semakin hebat yang membuat warga semakin stres," tegas Edison.

ITW menyayangkan Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya tidak memiliki program atau rekayasa lalu lintas jangka pendek yang bisa menjadi solusi mengurai kemacetan.

Padahal, kedua instansi tersebut khususnya Polda Metro wajib mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar (Kamseltibcar).

Anehnya, Edison mengungkapkan justru Pemprov DKI sibuk dengan proyek-proyek yang dijanjikan bisa mengatasi kemacetan, seperti pembangunan ruas jalan tol dalam kota, dan proyek simpang susun Semanggi.

Sehingga menuai kecurigaan ada apa di balik proyek-proyek yang tentu beraroma bisnis dan untung rugi tersebut.

Edison melanjutkan padahal penyebab utama kemacetan karena pemerintah tidak mampu mengendalikan populasi kendaraan di ibukota. Jumlah kendaraan setiap hari bertambah.

Bahkan di Jakarta sudah mencapai 15 juta kendaraan, sehingga ruas jalan tidak mampu menampung.

Kondisi semakin runyam. Khususnya ruas jalan yang dilewati bus Transjakarta, sebab satu lajur dijadikan jalur khusus untuk lintasan bus tersebut.

Kemudian, penyebab lainnya adalah masih rendah kesadaran tertib lalu lintas masyarakat, dan penegakan hukum yang belum maksimal.

Seharusnya, Edison menyarankan dalam kondisi kemacetan parah seperti saat ini, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya segera melakukan upaya pembatasan pergerakan kendaraan.

Disusul pengadaan transportasi angkutan umum yang bisa mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas, terintegrasi keseluruh penjuru ibukota dan terjangkau secara ekonomi.

Upaya itu dilaksanakan bersamaan dengan kampanye tertib lalu lintas secara konsisten dan melibatkan peran aktif masyarakat. Agar timbul rasa memiliki disusul dengan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa tertib lalu lalu lintas adalah kebutuhan.

Edison mengatakan pemerintah tidak boleh lupa untuk menggodok kebijakan moratorium penjualan kendaraan baru yang berlaku di Jakarta dan wilayah penyangga, seperti Bekasi, Tangerang dan Depok.

"Kebijakan moratorium waktunya bisa diberlakukan berjangka,selama lima tahun atau tiga tahun, disesuaikan dengan kondisi yang ada," pungkas Edison. (ist)

 

---