Menpora Imam Respon Harapan PPI dan FPB

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mendukung kontribusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di Jawa Barat.
‪
Langkah ini diperlukan agar proses pelaksanaan PON yang sudah dipersiapkan secara maksimal, rapih, transparan dan akuntabilitas sejalan dengan hasil yang memuaskan dari segi penggunaan dana.‬

‪"Saya kira pihak PB PON sudah melakukan proses akuntabilitas yang baik. Tapi yang layak menilai itu adalah pihak terkait seperti KPK," kata Menpora Imam.‬
‪
"Saya terus berkomunikasi dengan KPK dan BPKP. Dan saya yakin kedua lembaga itu pasti akan memantau pelaksanaan PON saat ini, sehingga proses pelaksanaan berjalan lancar, dan tidak ada masalah dikemudian hari," papar Nahrawi.‬

Sebelumnya, Menpora Imam meninjau venue dayung di Waduk Cipule, Karawang. Terlihat ada beberapa wilayah bangunan yang ambles dan kurang tertata dengan baik.

Ablesnya ruangan doping disertai bunyi pecahan keramik terjadi saat Menpora Imam Nahrawi bersama rombongan masuk ke ruangan.

Secara tiba-tiba, lantai di ruangan tersebut ambles disertai bunyi pecahan keramik.‬ ‪Selain ruangan yang ambles, toilet di ruangan kesehatan dan medis mengalami kerusakan di bagian pintu dan kebocoran air.‬
‪
Banyak pejabat daerah yang tersangkut kasus karena penggunaan dana APBN untuk penyelenggaraan karena tersangkut masalah penyimpangan dana PON.‬
‪
Sementara itu, kondisi ini sendiri pernah disampaikan sebelumnya oleh masyarakat Jakarta yang diwakili oleh Rudy Darmawanto, Presidium Pemuda Indonesia (PPI) dan Rahmat HS, pembina Forum Pemuda Betawi (FPB). Mereka berharap KPK ikut serta dalam pemantauan pelaksanaan PON, sehingga tidak melakukan penyimpangan penggunaan dana APBN.

"Kami secara tegas meminta kepada pihak KPK untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap penggunaan anggaran PON XIX Jabar. Tujuannya agar bisa menghindari adanya penyalahgunaan anggaran yang selayaknya digunakan untuk kebutuhan PON. Apalagi perhelatan PON akan menghabiskan lebih dari Rp1 triliun," ujar Rudy Darmawanto, Ketua PPI di Jakarta, Selasa (13/9) lalu.

Tercatat, pihak PPI sendiri sudah menyampaikan beberapa masukan terkait penyelenggaraan PON kepada Kemenpora dan  KPK. "PON XIX harus memenuhi aspek akuntabilitas karena penyelenggaraan menggunakan dana rakyat, dan harus dilakukan selaras dengan kebijakan penghematan anggaran yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo," tutup Rahmat HS.(exe/ist)