ASEAN Games Sarat Korupsi, KPK Harus Periksa Menpora

Laporan: Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah Asean Game XVIII 2018. Nantinya, ihwal tersebut akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Namun, terdapat isu dugaan korupsi dalam acara olahraga terbesar di Asia tersebut.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menduga adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 8,6 miliar dalam dana Asean Games XVIII Tahun 2018 yang sudah dilelang.

Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi ini. Menurut Uchok, KPK jangan sampai terkecoh dengan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang mendukung KPK untuk mengawasi dana PON XIX Jawa Barat tahun 2016.

"Daripada, seenak enak saja menyuruh KPK untuk mengawasi dana PON,akan lebih baik KPK mengawasi anggaran Asian Games XVIII 2018 di Kemenpora. Pernyataan beliau hanya sekedar cari simpatik, atau sensasi buat diri sendiri sendiri," kata Uchok kepada Tigapilarnews.com melalui siaran pers, Selasa (27/9/2016).

Hal tersebut, kata Uchok, merupakan bentuk pengalihan isu semata agar dana Asean Games XVIII tahun 2018 yang sudah dilelang ini tak jadi fokus penyidikan KPK. Padahal, potensi kerugian negara sebesar Rp 8,6 miiliar.

"Jadi, Asean Games XVIII 2018, belum dilaksanakan atau masih jauh hari dan tahunnya untuk dilaksanakan, tapi, potensi kebocoran anggaran besar sekali. Jangankan, anggaran Asean Games bisa bocor, anggaran untuk fasilitas alat peraga olahraga juga diembat atau potensi kebocorannya minimal sebesar Rp.21.4 miliar," paparnya.

"Dasar memang serakah di Kemenpora ini. Tidak kapok kapok 'mengembat' alias selalu punya potensi kebocoran uang negara selalu besar sekali," sambungnya.

Uchok menjelaskan modus-modus potensi kebocoran anggaran Asean Games XVIII 2018. Dimana, Pada tahun 2015, ada dua item pelelangan untuk program Asian Game XVIII 2018, dengan total anggaran sebesar Rp.36.720.832.500 dan Potensi kerugian negara sebesar Rp.8.694.816.900.

Pertama, pada tahun 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan lelang Launching logo, Maskot dan Pictogram Asian Games XVIII 2018 dengan HPS (Harga Prakiraan Sementara) sebesar Rp.7.497.726.500.

"Kemudian, pemenang lelang ini adalah PT. Nuansa Surya Bhakti, yang beralamat Gedung Artha Graha lantai 6 Jalan. Jenderal Sudirman Kav 52 - 53 Kebayoran Baru, Jakarta selatan, dengan harga penawaran sebesar Rp.6.856.811.500. Harga penawaran pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, sehingga ada potensi kerugian negara sebesar Rp.173.442.500. Oleh karena, perusahaan yang harga penawarannya yang rendah dan murah, seperti PT.Puspa Artha Gemilang sebesar Rp.6.683.369.000 diabaikan begitu saja," ujarnya.

Sedangkan proyek kedua, lanjut Uchok, pada tahun 2015. Saat itu Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan lelang "optimalisasi promosi persiapan penyelenggaraan Asean Game XVIII tahun 2018" dengan HPS sebesar Rp.29.223.106.000.

"Kemudian, pemenang lelang ini adalah PT.Lima Karsa Kreasi Tama yang beralamat Ruko 357 Jalan.Dewi sartika No.357 Blok D, Cawang, Kramatjati Jakarta Timur dengan harga penawaran sebesar Rp.28.500.670.000. Dan harga penawaran pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, sehingga ada potensi kerugian negara menimal sebesar Rp.8.521.374.400. Oleh karena, perusahaan yang harga penawarannya yang rendah dan murah, seperti PT. Mediatama Cipta Citra sebesar Rp.19.979.295.600 diabaikan begitu saja," cetusnya.

Atas dasar itu, pihak CBA meminta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi di proyek Asian Games XVIII 2018 ini.

"Kalau KPK, tidak menyidik kasus ini, maka peserta negara negara Asean Games bisa bisa menertawai bangsa ini, dan Indonesia bisa bisa dibuat malu. Masa Asian Games masih lama dilaksanakan, kok potensi kebocoran anggarannya sudah ada dan besar amat besar lagi. Dan untuk itu, KPK harus mengambil langkah-langkah seperti melakukan pemaggilan kepada Menpora Imam Nachrowi untuk segera diperiksa," pungkasnya.

---