KPU dan Bawaslu Harus Teliti Kerjasama Ahok dan Google

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menghimbau KPU dan Bawaslu untuk turun tangan mengawasi media online, sosial media dan mesin pencari seperti Google. Dia menduga Calon Gubernur Petahana, Ahok melakukan kerjasama di bidang teknologi informasi bersama dengan Google demi keuntungan dirinya.

“Kita sudah tahu soal pernyataan Ahok bahwa di Google kalau ketik kali di Jakarta bersih karena Ahok ternyata hoax. Kalau kita ketik apapun ada kata bersih dan foke pasti dikoreksi Google dengan Ahok.Ini pasti ada apa-apanya antara Ahok dengan Google dan saya minta KPU dan Bawaslu turun tangan,” ujar Adhie saat dihubungi, Selasa (4/10/2016).

Adhie menduga bahwa bisa saja karena ada kerjasama berbentuk iklan dengan Google, maka tampilan di laman Google soal Ahok hanya akan menampilkan berita-berita yang bagus tentang Ahok saja.Sementara berita-berita lainnya yang jelek dimuat dihalaman belakangnya karena bagaimanapun dinamakan mesin pencari, tetapi kan yang membut programnya yah manusia juga.

”Saya pernah dengar cerita jika saya misalnya punya bisnis restoran di Jakarta, maka agar tampilan di Google di laman pertamanya adalah restourant saya jika orang mencari di Google dengan keyword restaurant di Jakarta, maka yang akan keluar adalah laman terkait restaurant saya itu.Hal ini bisa saja juga terjadi pada kasus ini.Perlu penelusuran lebih lanjut,” paparnya,

Dia pun mencontohkan bagaimana Google hanya menampilkan berita-berita baik tentang Ahok dan menonjolkan berita-berita buruk pihak-pihak yang merugikannya.Padahal menurutnya untuk kedua kasus itu jelas lebih banyak tulisan terkait keterlibatan Ahok dalam dua kasus tersebut.

”Coba ketik saja ‘kasus sumber waras Ahok’ atau ‘ kasus reklamasi Ahok’ maka yang akan keluar di laman Google adalah soal pernyataan Ahok bahwa dia hanya meneruskan program reklamasi Fauzi Bowo sementara untuk kasus reklamasi yang keluar adalah berita-berita bahwa KPK tidak menemukan penyimpangan yang dilakukan Ahok,” tegasnya

Kalau menjadi kasus,lanjut Adhie, Ahok selalu mengklaim bahwa dia hanya meneruskan kebijakan pendahulunya, seperti kasus reklamasi.Tetapi kalau baik, jelas Adhie lagi, dia abaikan kebijakan pendahulunya seperti pada kasus kali bersih yang dia klaim bahwa itu adalah hasil kerjanya.

”Ahok ini selalu kalau baik dia klaim sebagai kerjanya, kalau jelek dia tuduh pendahulunya. Konsisten dong baik buruk katakan yang benar.Kalau memang program kali bersih dimulai di era Fauzi Bowo, akui saja dia hanya melanjutkan dan memperbaiki bukan dia klaim seperti itu,” tambahnya.

Mantan Jubir Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) juga mengingatkan Google sebagai perusahaan mesin pencari kelas dunia untuk tidak murahan dalam memasarkan produknya dengan mendukung salah satu calon gubernur di Jakarta.Sangat disayangkan nama besar Google yang sudah sangat dipercaya di Indonesia jika ternyata ikut-ikutan dalam gawean seperti Pilgub DKI saja.

”Tidak mungkin anak buah Ahok di bidang IT bisa menembus atau menghack Google.J elas ini hasil kerja Google sendiri yang mungkin saja memiliki kepentingan baik politik maupun ekonomi terhadap kemenangan Ahok dengan menempatkan algoritma komputer dalam mesin pencarinya yang menguntungkan Ahok,” tandasnya.

Sebelumnya Ahok menuduh calon gubernur, Anies Baswedan, dan tim suksesnya tidak mengerti data karena mengatakan proyek bersih-bersih sungai di Jakarta adalah program yang dimulai di era Gubernur Fauzi Bowo.Ahok bahkan meledek Anies untuk lebih rajin mencari sesuatu di Google karena kalau dicari di Google soal kali bersih maka yang keluar adalah kali bersih karena Ahok.

"Sebenarnya Pak Anies kalau mau lebih rajin, kamu cari di Google aja. Orang kirim ke saya, kan iseng gitu ya, 'Sungai di Jakarta bersih karena Foke', langsung keluar ditulis, 'You mean sungai bersih karena Ahok'. Itu Google gitu lho, ha-ha-ha," kata Basuki atau Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).

Anies sebelumnya sempat mengatakan, proyek pembersihan sungai-sungai di Jakarta diinisiasi pada masa pemerintahan Foke. Namun, proyek tersebut baru bisa dieksekusi pada masa pemerintahan Ahok.

"Proyek pembersihan dan pengerukan sungai dimulai sejak zaman Gubernur DKI Fauzi Bowo, diresmikan di zaman Gubernur DKI Joko Widodo, dan dilaksanakan dengan baik di zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, demikian juga diharapkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya," ujar Anies.

Proyek pembersihan sungai di Jakarta, menurut Anies, direalisasikan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) pada 2008 dengan negosiasi pinjaman dari Bank Dunia. Namun, proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terganjal dua peraturan pemerintah tentang pinjaman.

Proyek pembersihan sungai baru bisa dimulai pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan pemerintah baru terkait pinjaman Bank Dunia. Kemudian proyek JEDI dimulai oleh Gubernur DKI Joko Widodo pada tahun 2013.

Proyek JEDI kemudian dilanjutkan oleh Ahok. Pinjaman itu sempat ingin dibatalkan karena Ahok menganggap target yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama. Namun, setelah negosiasi ulang, Bank Dunia menyatakan bahwa target itu dapat disesuaikan.

---