Usulan Pemerintah Soal Sistem Pemilu Serentak 2019 Bikin Bingung

Laporan: Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Dalam draf RUU pemilu yang diserahkan ke DPR, pemerintah mengusulkan sistem pemilu serentak 2019 dilakukan proporsional terbuka terbatas.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Baidowi mengatakan, maksud dari sistem terbuka terbatas itu disebut tak jelas. Maka dari itu, pemerintah harus menjabarkan maksud dari ihwal tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan konflik saat tahapan pemilu dimulai.

"Nah, yang dimaksud terbuka terbatas itu seperti apa? Harus clear and clean, jangan menimbulkan persoalan teknis di bawah," ucap Baidowi saat dihubungi, Selasa (25/10/2016).

Masih banyak, lanjut Baidowi, kerancuan dalam RUU itu. Contohnya, batasan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) bagi seorang caleg untuk mendapatkan kursi di DPR.

Selain itu, mengenai teknis pencoblosan, Baidowi mempertanyakan apakah bisa memilih nama caleg hanya diminta memilih partai dalam Pemilu Legislatif. Tak hanya itu, poin usulan terkait suara yang diperoleh, diperuntungkan untuk caleg yang berada di nomor urut satu. Mengingat, penetapan nomor urut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

"Apakah seperti model 2004? Atau ada batasan tertentu dari BPP dalam penetapan caleg terpilih? Kalau ternyata boleh memilih tanda gambar, lalu juga boleh memilih nama caleg dan penetapan caleg terpilih diserahkan kepada parpol, apakah tidak menimbulkan keruwetan baru?" kata Baidowi.

Nantinya, lanjut Baidowi, nasib caleg yang sudah mengumpulkan suara lebih banyak di dapil, sementara yang ditetapkan sebagai caleg terpilih oleh parpol adalah caleg nomor satu.

Atas dasar itu, Baidowi menyarankan agar sistem pemilihan dikerucutkan menjadi dua, yaitu sistem tertutup dengan hanya memilih tanda gambar parpol atau terbuka dengan menilai suara terbanyak.

"Maka sebaiknya, sistem itu pilihannya ada dua saja, tertutup dengan hanya milih tanda gambar parpol atau terbuka dengan suara terbanyak," tandas Politikus PPP itu.

---