Masyarakat Diminta Waspdai Potensi Kecurangan Pilgub DKI

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Ditetapkannya status Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai tersangka, sedikit banyak akan menurunkan tensi politik yang memanas belakangan ini. Isu akan kembali fokus ke proses Pilgub DKI yang sedang memasuki tahapan kampanye pasangan calon. Pencoblosan suara akan diselenggarakan pada bulan Februari 2017.

Menurut Anggota DPR RI Mahfuz Sidik mengatakan, semua parpol peserta Pilgub DKI dan juga warga masyarakat harus mencermati potensi kecurangan yang bisa terjadi serta diyakini akan berlangsung sengit persaingannya.

"Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yg sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja." Ujar Mahfuz di Gedung DPR, Kamis (17/11/2016).

Menurut Mahfuz, potensi kecurangan tersebut ada di empat tempat. Pertama di daftar pemilih tetap yg dikeluarkan oleh KPU DKI.

"Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yg didukung oleh E-KTP. Sementara proses E-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data." Ungkap Mahfuz.

Menurutnya manipulasi data pemilih bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk sudah tidak valid (meninggal, pindah, dll).

Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktek yg sering terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai.

"Ini praktek yang sering ditemui saat Pilgub di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya." papar Politikus PKS ini.

Ketiga, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas. "masalah kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap." Ungkap Mahfuz.

Tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.

"Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot." kata Mahfuz mengingatkan.

Oleh karena itu, masih menurut Mahfuz, semua parpol dan warga DKI harus aktif mengawasi dan mengawal semua tahapan pilkada DKI. Agar hasilnya valid dan tidak memicu ketegangan politik baru.

---