Senin, 12 Desember 2016 23:17 WIB

Jokowi Dinilai Tak Pernah Perhatikan Penuntasan Pelanggaran HAM

Editor : Eggi Paksha

Laporan: Asropih


JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pemerintahan Jokowi disebut-sebut membanggakan kemampuan negara untuk mengelola kemajemukan. Tetapi kenyataannya, justru menunjukan hal sebaliknya.


Pemerintah seolah selalu abai terhadap memajukan perlindungan dalam beragama dan berkeyakinan. Peneliti Hak Asasi Manusi (HAM), Ahmad Fanani Rosyidu, mengatakan janji penuntasan pelanggaran HAM masa lalu juga tidak pernah memperoleh perhatian dari Presiden Jokowi.


"Bahkan ketika berbagai elemen mendorong penuntasan kasus 65, justru Jokowi membiarkan kampanye negatif tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI)," ujar Ahmad di Gedung Setara Institute, Kebayoran Baru, Senin (12/12/2016).


Ia mengatakan, sesungguhnya yang  merupakan instrumen penundukan untuk menggagalkan pemenuhan kewajiban negara untuk mengungkap, mengadili, serta memulihkan korban pelanggaran, seharusnya pemerintahan Jokowi.


"Pemerintah pusat justru miskin inisiatif dibandingkan dengan sejumlah kepala daerah, yang visioner meniti jalan keadilan melalui prakarsa ditingkat lokal untuk memajukan HAM," pungkasnya.(exe)


0 Komentar