Selasa, 31 Januari 2017 22:27 WIB

NTT Dinilai Perlu Jadi Provinsi Percontohan

Editor : Yusuf Ibrahim
Zulkifli Hasan. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, memuji Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi yang dikenal dengan toleransinya yang sangat tinggi dan perlu menjadi provinsi percontohan.

"Saya berharap agar NTT ini bisa menjadi rol model untuk toleransi umat beragama di Indonesia ini. Sejauh ini NTT aman-aman saja, padahal ketua DPRD-nya Muslim tetapi masyarakatnya tidak protes," katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa (31/01/2017).

Hal ini disampaikan usai melantik pengurus dewan Pimpinan Pusat Uni Timor Aswain sekaligus refleksi TAP MPR Nomor V/MPR/1999 dalam Kontes empat pilar kehidupan berbangsa dan negara.

Ia menilai di dalam provinsi berbasis kepulauan itu terdapat berbagai macam kebudayaan yang beragam, suku serta agama yang berbeda, namun hingga kini keberagaman itu tetap terjaga dengan baik.

"Kita bisa lihat sendiri bagaimana keberagaman yang terjalin dengan baik di NTT ini. Masyarakatnya saling menghormati dan saling menjaga dengan sangat baik," tambahnya.

Ia menilai berbagai kasus yang terjadi selama ini di Indonesia khususnya di ibu kota negara Jakarta diduga akibat Pilkada yang akan digelar serentak pada 15 Februari mendatang.

Oleh karena itu ia berharap agar apa yang terjadi di Jakarta tidak sampai mempengaruhi kehidupan dan kebersamaan masyarakat di daerah lain khususnya di NTT.

Zulkifli Hasan juga meminta seluruh penyelenggara serta masyarakat pendukung dan pemilih di daerah yang melaksanakan pilkada langsung 2017 mendatang untuk tetap menjaga kondisi agar pelaksanaannya bisa berakhir damai.

"Kita boleh beda pilihan namun kita tidak perlu bertentangan dan bertengkar," katanya.

Zulkifli menyampaikan untuk pilkada serentak putaran kedua pada 15 Februari 2017 ini akan dilakukan di 101 daerah provinsi dan kabupaten serta kota.

Dalam hal ini, perlu kerja sama dan perhatian seluruh masyarakat untuk tetap menjaga agar pelaksanaannya berjalan lancar tanpa persoalan. Seluruh penyelenggara diharap bisa bekerja sesuai regulasi dan tetap berintegritas.

Jika pelaksanaan pilkada berjalan aman, dami dan lancar maka akan bisa dipastikan menghasilkan seorang calon kepala daerah yang bisa lebih baik dan mengayomi seluruh kepentingan masyarakatnya.(exe/ist)