Selasa, 07 Februari 2017 19:31 WIB

Menpar: Tujuan Wisata Bahari Sejahterakan Masyarakat Pesisir

Editor : Rajaman

Arief Yahya (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengemukakan tujuan pengembangan pariwisata bahari yang didorong pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah dalam rangka ke depannya dapat menyejahterakan seluruh masyarakat pesisir.

"Poin akhirnya agar nelayan-nelayan kita lebih sejahtera," kata Arief di kantor KKP, Selasa (7/2/2017).

Diketahui, telah ditandatangani kesepakatan kerja sama dalam rangka pengembangan pariwisata bahari antara Kementerian Pariwisata dan KKP.

Menpar memaparkan, industri bisnis umumnya dibagi tiga, yaitu terbagi menjadi aspek produksi, perdagangan, hingga jasa.

Terkait hal tersebut, lanjutnya, nilai tambah yang terkecil biasanya ada di bidang produksi, seperti pertanian dan perikanan.

Sedangkan nilai tambah terbesar ada di bidang jasa, sehingga bila masyarakat pesisir termasuk di antaranya nelayan dapat juga memanfaatkan sektor jasa pengembangan pariwisata bahari maka juga akan lebih memberdayakan berpotensi meningkatkan penghasilan mereka.

Arief mengungkapkan, untuk sektor wisata bahari masih dibutuhkan sejumlah sumber daya manusia, seperti jasa guide wisatawan yang pada tahun 2017 diperlukan hingga sekitar 4.000 orang, dan pada 2019 jumlah tersebut diperkirakan melonjak hingga sekitar 12.000 orang.

Begitu pula, Arief menyatakan pihaknya akan menargetkan akan dapat mensertifikasi jasa layanan wisata bahari hingga sekitar 1.000 unit bisnis pada 2017, dan pada 2019 jumlah tersebut diprediksi dapat meningkat hingga sekitar 2.000 unit bisnis.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini, di Republik Indonesia, wisata bahari sebenarnya akan dapat memberikan hasil yang lebih banyak dibandingkan wisata bahari, seperti negara Maladewa.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, kebijakan pemerintah perlu selalu berpihak kepada nelayan, terutama nelayan tradisional yang kerap terpinggirkan sehingga perlu diberdayakan secara optimal oleh negara.

"Pemerintah harus berpihak kepada nelayan," kata Zulkifli Hasan dan menambahkan pihaknya kerap didatangi oleh orang yang bekerja di sektor perikanan yang mengadukan mengenai sejumlah permasalahan seperti izin penangkapan ikan serta larangan baik dari tingkat di daerah hingga pusat.

Untuk itu, ujar Zulkifli, pentingnya untuk dapat berdialog dengan jujur bila permasalahan seperti itu muncul.

Ia berpendapat bahwa pada masa reformasi ini memang sudah banyak kemajuan seperti otonomi daerah dan pembangunan infrastruktur, tetapi di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan.

"Kesenjangan ini satu fakta yang belum diatasi. Kesenjangan ini akibat dari proses pembangunan yang panjang," ucapnya.

sumber: antara