Rabu, 22 Februari 2017 15:36 WIB
DPR Minta Freeport Tarik Ancaman ke Pemerintah
Bobby Rizaldi (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta PT Freeport Indonesia segera berdamai dengan pemerintah RI dan menarik ancaman arbitrase internasional.
"Hendaknya masalah perpanjangan kontrak Freeport, apakah dengan rezim IUPK atau perdebatan seputar pembangunan smelter, tetap dalam koridor bisnis komersial. Jangan sampai pakai ancaman yang berpotensi membangkitkan konflik, dan menggeser masalah menjadi nasionalisme vs westernisasi," ucap Bobby di gedung DPR, Rabu (22/2/2017).
Saat ini, lanjut Bobby, kondisi masyarakat Indonesia dengan hampir 125 juta akan terkoneksi dengan media sosial, yang masih rawan hoax. Hal ini rawan oleh isu-isu kontraproduktif yang masih belum dingin pascapilkada 2017.
"Ketegangan ini dikarenakan perwakilan Freeport di Indonesia adalah profil yang cenderung malah menimbulkan konflik baru," ucapnya.
Sebaiknya, kata politikus Golkar ini, Freeport mencari figur yang acceptable, memiliki hubungan baik dengan pemerintah, profesional, dan integritas bagus.
"Bisa saja, misal mantan-mantan komisioner KPK yang berpengalaman di bidang energi, seperti Pak Waluyo dari BP, atau pak Chandra Hamzah yang di PLN. Atau penggiat yang kritis tapi konstruktif seperti Agus Pambagyo, Refly Harun atau Fadjroel yang pengalaman di perusahaan pemerintah besar," kata BobbyD ini.
Menurut Bobby, hubungan perwakilan manajemen Freeport di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kurang pas. Padahal Freeport Indonesia juga memiliki andil membesarkan pengusaha-pengusaha nasional di Indonesia.
"Pemerintah pun juga harus realistis, mana mau investor bangun smelter saat ini tanpa ada kejelasan masa kerja, hanya tinggal dua tahun. Lebih baik pinalti saja dan jadikan smelter syarat utama perpanjangan," cetusnya.
"Jadi berdamailah Freeport, tunjuk liason baru yang tidak berpotensi menimbulkan konflik lagi, dan tetap bernegosiasi dalam koridor bisnis yang adil," tambahnya.
Login with Facebook