Kamis, 23 Februari 2017 22:01 WIB
DPR: Pemerintah Perlu Lebih Riil Atasi Persoalan Ketimpangan
Junaidi Auly (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menilai pemerintah perlu lebih riil dalam mengatasi persoalan ketimpangan, terutama yang menyangkut kesenjangan tingkat perekonomian antardaerah .
"Seharusnya peran pemerintah untuk bisa lebih riil mengatasi persoalan ketimpangan antar daerah, khususnya pemerataan bagi hasil ke daerah lain dengan diatur oleh pemerintah pusat, kata Junaidi dalam keterangan pers, Kamis (23/2/2017).
Menurut dia, ada lima hal yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi antardaerah, yaitu adanya perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, kurang lancarnya logistik dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, serta alokasi investasi.
Politikus PKS itu menyebutkan ada dua faktor yang sudah menjadi bawaan yaitu kondisi demografis dan sumber daya alam.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah juga dapat jeli untuk memberikan solusi terkait persoalan ketimpangan antardaerah tersebut.
Sebelumnya, Lembaga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini belum menunjukkan perbaikan pemerataan kesejahteraan yang ideal, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat golongan bawah sehingga masuk ke kategori menengah.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, penyempitan ketimpangan lebih banyak didorong oleh penurunan 20 persen golongan berpengeluaran tertinggi.
Pada bulan September 2015, sebanyak 20 persen golongan berpengeluaran tertinggi mencapai 47,85 persen dari total pengeluaran penduduk. Namun, pada bulan September 2016, turun 1,29 persen menjadi 46,56 persen. Sementara itu, 40 persen golongan berpengeluaran terendah hanya berkurang 0,34 persen, dari 17,45 persen pada bulan September 2015 menjadi 17,11 persen pada bulan September 2016.
"Dengan kata lain, kelompok masyarakat ekonomi lemah sebenarnya belum terlalu banyak berubah kesejahteraannya, hanya golongan kaya yang lebih banyak menurun pengeluarannya," ucap Faisal.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merasa optimistis program Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang baru saja diluncurkan oleh Pemerintah akan membantu mengurangi ketimpangan di Tanah Air.
"Salah satu yang akan menjadi fokus program tersebut adalah kebijakan berbasis lahan melalui reforma agraria," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat.
Bambang mengatakan bahwa reformasi agraria difokuskan pada redistribusi aset terutama pada lahan menganggur atau lahan yang sudah dimiliki orang tetapi tidak dipakai dalam waktu lama.
Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi penguasaan lahan berlebihan oleh pihak-pihak tertentu.
"Jelas akan mengurangi ketimpangan. Karena salah satu yang menyebabkan ketimpangan adalah kepemilikan aset atau akses terhadap kepemilikan aset," ujarnya.
sumber: antara
Login with Facebook