DPD Ingatkan Pengelolaan Dana Desa Transparan

BANDAR LAMPUNG, Tigapilarnews.com - Anggota DPD RI Andi Surya mengingatkan, agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan efektif hingga mampu mencapai tujuan penyalurannya untuk kemajuan masyarakat desa setempat.

"Jika dana desa dikelola secara transparan atau terbuka, kepala desa tidak perlu khawatir lagi," ujar Andi, dalam keterangan pers Selasa (28/3/2017).

Senator asal Lampung itu menyatakan, berkaitan pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Lampung, telah melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupatem Lampung Utara, Senin (27/3), disambut Gunaido Uthama, Camat Kotabumi Selatan bersama jajaran.

Menurut Andi, sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota, sehingga setiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan beberapa parameter, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan.

"Hasil perhitungan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan," ujar Andi pula.

"Perencaan program awal harus memperhitungkan pajak, jadi disesuaikan dengan apa yang akan dibuat. Pada satu sisi ini artinya sosialisasi mengenai pajak belum sampai ke desa-desa," ujar senator yang juga Ketua Yayasan Umitra Global Surya itu lagi.

Andi menegaskan, setiap anggaran yang masuk pasti memiliki peraturan menteri atau peraturan gubernur sebagai pedomannya.

Dalam pertemuan di Kecamatan Kotabumi Selatan itu, sejumlah pertanyaan dan aspirasi disampaikan oleh para kepala desa dan aparat desa yang hadir, termasuk dari pendamping desa.

Anwar Sanusi, Pejabat Kades Jerangkang berharap agar segera dilakukan pelatihan mengenai sistem keuangan desa.

Fiko Irawan, salah satu pendamping desa, berharap Program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) segera mereka dapatkan, dan pelatihan SDM juga menjadi prioritas, termasuk pelatihan agar kompetensi pendamping desa semakin baik. "Harapan kami skala prioritas program antara pusat dan daerah bisa sinkron," ujar Fiko.

Ferdianto, Pejabat Kades Sinar Masalam berharap agar pengawasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dana desa bisa lebih ditingkatkan.

Menanggapi hal itu, Andi Surya minta agar para kepala desa bisa melaksanakan program di desanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Laporan yang baik, memuaskan semua pihak, kemudian sudah rembukan di tingkat desa. Jika telah transparan atau terbuka kepala desa tidak perlu ada kekhawatiran," ujarnya lagi.

Menurut anggota Komite IV DPD RI, pihaknya berupaya seoptimal mungkin menekan pemerintah pusat agar dana transfer ke daerah bisa ditingkatkan, termasuk meningkatkan dana desa.

Kecamatan Kotabumi Selatan dengan ibu kota Mulang Maya itu, memiliki 5 kelurahan dan 9 desa, dengan 4 desa di antaranya dijabat oleh pejabat kepala desa, karena pada bulan Mei nanti baru dilakukan pemilihan kepala desa yang baru. Andi juga didampingi oleh sejumlah staf ahli DPD RI, dan anggota DPRD Lampung Utara Triyono.

sumber: Antara