Selasa, 16 Mei 2017 20:10 WIB
DPRD Minta Pemprov DKI Bijak Tangani PKL Tanah Abang
Sekretaris DPRD Komisi B DKI Jakarta, Darussalam. (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Persoalan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali mencuat. Sekretaris DPRD Komisi B DKI Jakarta, Darussalam menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI diharapkan mampu menghadapinya dengan bijak dan memberi solusi bagi para pedagang.
"Berjualan di atas trotoar jalan memang bukan perbuatan baik karena mengganggu pengguna jalan lain. Apalagi kebanyakan para pedagang sebenarnya sudah diberi lapak resmi, namun karena ingin menambah omset, mereka memaksa untuk berjualan di trotoar jalan. Ada pula pedagang yang memang tidak kebagian lapak di dalam gedung perbelanjaan," ujar Darussalam, dari Fraksi PKB, Selasa (16/5/2017).
Hal tersebut, Darussalam menjelaskan, berarti ada masalah pada pengelolaan pasar Tanah Abang. Sebab, menurut pedagang, ketika momen menjelang Ramadan seperti sekarang ini, pusat perdagangan di dalam pasar Tanah Abang sangat ramai dipenuhi para pengunjung, sehingga banyak pengunjung yang enggan berdesak-desakan di dalam gedung.
"Dengan kondisi gedung yang kelewat ramai itu, para pengunjung jadi malas untuk masuk ke dalam kawasan pusat perbelanjaan karena mengurangi rasa nyaman mereka. Itulah yang kemudian memancing para pedang untuk menjemput bola di luar gedung, dalam hal ini membuka lapak mereka di trotoar jalan seraya berharap untuk menambah omset," tutur Darussalam.
Ia menuturkan, itulah yang harus segera dicari solusi agar para pengunjung merasa nyaman berbelanja dan pedagang tidak perlu lagi ada di trotoar jalan.
"Masalah ini yang sebenarnya harus dipikirkan solusinya oleh pemerintah agar para pedagang tidak terus membandel. Sebab bila solusi ini belum didapat, maka kondisi trotoar yang dijadikan lapak dagang akan terus menerus dilihat di masa depan," jelasnya.
Lanjutnya, dengan solusi ini pula Pemerintah Provinsi sebenarnya jadi mengurangi beban tugas mereka dan beban tugas dari Satpol PP yang sampai sekarang harus terus main kucing-kucingan dengan pedagang.
Bocornya informasi terkait razia yang dilakukan Satpol PP, Darussalam menambahkan, juga mengindikasikan adanya kebocoran di dalam tubuh Satpol PP. Ini juga harus dicari solusinya agar petugas bisa menjalankan perannya dengan maksimal.
"Di satu sisi kita tidak bisa begitu saja menyalahkan pedagang. Tapi di sisi lain, kita juga berkewajiban mendukung kerja Satpol PP yang profesional. Ini yang perlu kita cari win-win solusinya. Kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya untuk Tanah Abang, tapi juga untuk seluruh Jakarta," ungkap Darussalam.
"Intinya pemerintah harus mencari solusi yang menguntungkan pedagang serta calon pembeli tapi tidak merugikan masyarakat umum pengguna jalan," pungkasnya.
Login with Facebook