Selasa, 20 Juni 2017 12:31 WIB

Jokowi Diminta Perkuat Full Day School

Editor : Rajaman
Haedar Nashir. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden Joko Widodo menguatkan sekolah lima hari sepekan atau sekolah seharian (full day school).

"Berharap agar Presiden memberikan penguatan, melakukan back up, melindungi dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil," kata Haedar dalam keterangan pers, Selasa (20/6/2017).

Haedar mengatakan jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud soal sekolah lima hari menjadi Perpres maka seyogianya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud Muhadjir Effendy. Sebaliknya perpres tidak malah mengaburkan, memperlemah dan membatalkan itu.

Dia mengatakan pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan.

"Jika dirujuk pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan, bahwa apa yang dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden," kata dia.

Muhammadiyah, kata dia, mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukungnya dalam menjalankan tugas sampai berhasil.

Menurut dia, Mendikbud Muhadjir Effendy dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas sehingga dia berada di jalur kebijakan yang kuat, taat asas dan konstitusional.

Haedar meyakini Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam melaksanakan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter.

Kebijakan pendidikan di Indonesia, kata dia, perlu lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain.

Maka dari itu, lanjut dia, apa yang telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global. Namun dia memiliki keyakinan bahwa keinginan Golkar akan terpenuhi.

"Saya punya keyakinan teman-teman partai akan memahami nanti. Di tingkat pimpinan fraksi pasti akan mengerucut ke sana arahnya, kalau di tingkat ke bawah atau anggota memang ramai, biar ada yang ditulislah beritanya, biar dinamis," beber Idrus.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi membatalkan Permen No. 23 Tahun 2017 yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kebijakan sekolah lima hari atau "full day school".

Presiden nantinya akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dalam jumpa pers bersama Mendikbud Muhadjir Effendy, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin (19/6/2017).

"Presiden merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat. Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 tersebut akan diganti dengan peraturan presiden.

Presiden, kata Maruf, akan meminta masukan dari berbagai elemen, termasuk ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Muhammadiyah


0 Komentar