Jumat, 30 Juni 2017 17:01 WIB

Lelang Gula Refinasi Untungkan Artha Graha, Komisi VI Minta KPPU Selidiki

Reporter : Bili Achmad Editor : Rajaman
Inas Nasrullah Zubir (dok/bili)

JAKARTA,Tigapilarnews.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki mekanisme lelang gula rafinasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Seperti diketahui, dalam rencana kebijakan lelang gula rafinasi yang dicanangkan oleh Mendag beberapa waktu lalu. Terdapat jejak-jejak Artha Graha pada PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk Mendag sebagai pelaksana lelang gula rafinasi itu.

Dilihat dari profil perusahaan, PT Pasar Komoditas Jakarta dimiliki sebanyak 10% oleh PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), dan 90% sahamnya dimiliki PT. Global Nusa Lestari yang kini dipimpin oleh Daniel Rusli Direktur PT. Indonesia Mitra Jaya atau Artha Graha Group.

"Rencana lelang gula rafinasi yang diprogram oleh mentri perdagangan, enggar, lebih kepada upaya mencari keuntungan untuk Artha Graha. Karena PT. Pasar Komoditas Jakarta adalah milik Artha Graha dan Artha Graha sendiri adalah pemain gula rafinasi melalui PT. Angels Product," jelas Inas saat dihubungi, Jumat(30/6/2017).

"Tentunya akan terjadi praktek monopoli yang tidak dibenarkan oleh undang- undang. KPPU harus menyelidiki apakah mendag sengaja memberi jalan untuk terjadinya praktek monopoli ini," sambung Politikus Hanura itu.

Tidak hanya itu, Inas pun juga menyoroti, penyelenggara tender lelang gula rafinasi yang terindikasi KKN. Karena,  terjadi manipulasi dalam penjaringan peserta tender yang dilakukan.

Pasalnya, aku Inas, pemenang lelang PT Pasar Komoditas Jakarta merupakan perusahaan yang baru didirikan pada tahun 2016, yang tidak memiliki pengalaman serta infrastruktur untuk menjadi penyelenggara lelang.

"Kenapa Mendag tidak menunjuk salah dari BUMN semisal PT  Bulog atau Pos Indonesia. Padahal kalau penyelenggara lelang gula rafinasi adalah BUMN tentunya tidak banyak yang menentang. Apalagi Negara sekarang ini membutuhkan dana untuk infrastruktur," pungkasnya.


0 Komentar