Selasa, 11 Juli 2017 11:03 WIB

Pemindahan Ibukota, Gerindra Ingatkan Utang Negara

Editor : Rajaman
Anggota Pansus RUU Pemilu, Bambang Riyanto. (Foto: Bili)

JAKARTA,Tigapilarnews.com - Wacana pemindahan Ibu Kota semakin hari kian diseriusi oleh pemerintah. Terlihat dari pengkajian yang saat ini dilakukan Badan Perencanan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro bahkan telah membenarkan jika proses pemindahan Ibu kota akan dimulai pada tahun 2018 mendatang.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR, Bambang Riyanto mengaku tidak habis pikir. Pasalnya, persoalan negara yang menjadi prioritas untuk diselesikan masih banyak.

"Memang mau pindah seperti Bandung Bondowoso bikin candi sehari jadi, kan butuh proses, butuh visibility study, semua butuh pemikiran matang, kalo dipindah harus buat kantor desainnya gimana, mau ditaruh dimana, kebutuhan anggaran berapa, kita punya duit apa enggak," kata Bambang kepada Tigapilarnews.com, Selasa (11/7/2017).

Politikus Gerindra itu mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus pada pengelolaan anggaran yang sehat, termasuk dengan membayar utang-utang negara.

"Membangun Ibu Kota baru mau pakai apa, kan pakai uang, kondisi keuangan gimana anggaran dipangkas begitu dahsyat, tahun ini 800 sampai 900 triliun kita harus ngembaliin utang," imbuhnya.

Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yani 2018 dan 2019.

Dalam rincian DJPPR, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp 390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp 420 triliun.

Jika dijumlah, sekitar Rp 810 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


0 Komentar