Rabu, 12 Juli 2017 17:31 WIB
Tidak Punya Terobosan, NasDem Beri Menaker Rapor Merah
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri. (foto istimewa
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Kementerian Ketenagakerjaan di bawah pimpinan M Hanif Dhakiri bisa digolongkan sebagai salah satu Kementerian mendapatkan rapot merah di era Presiden Joko Widodo.
Bagaimana, tidak sejak dipimpin oleh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) ini sejumlah permasalahan ketenagaakerjaan di Indonesia malah semakin memburuk.
Hanif yang sudah memimpin Menaker dari Oktober 2014 ,belum bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan mendasar ketenagakerjaan. Salah satunya terkait dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan pahlawan devisa bagi Indonesia.
Hanif seperti, tidak bisa memberikan kepastian dan kenyamanan untuk para TKI bekerja. Sehingga penyebaran TKI ilegal masihlah marak. Hal tersebut yang sekarang telah membuat nasib para TKI tanpa dokumen di negeri jiran sedang cemas.
Sebab, masa pendaftaran Enforcement Card (E-card) atau kartu sementara bagi pekerja asing yang tak berizin dan digelar Jabatan Imigren Malaysia (JIM) berakhir pada akhir Juni 2017.
Berdasarkan catatan Migrant Care, jumlah TKI yang mendaftar hanya sekitar 22 ribu orang dari sekira 155 ribuan Pekerja Asing Tanpa Identitas (PATI). Adapun total buruh asing tanpa dokumen di Malaysia jumlahnya mencapai 600 ribu jiwa.
Tidak hanya itu, informasi terakhir dari Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, tercatat sudah ada 500 TKI tanpa dokumen yang terjaring razia dan ditahan di beberapa negara bagian.
Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR RI, Irma Suryani Chaniago mengakui, bahwa ditangan Hanif belum ada perubahan yang siginifikan soal permasalahan - permasalahan yang menimpa para TKI.
"Soal TKI blm ada perubahan yang signifikan 'Cost Struktur' masih sangat membebani. Kordinasi antara Menaker, Menlu, Bnp2tki, imigrasi serta pihak keamanan belum berjalan baik. Karena TKI 'unprosedural' masih sangat banyak," ujar Irma saat dihubungi, Rabu (12/7/2017).
Irma juga menjelaskan, sampai saat ini pun Kemenaker di bawah pimpinan Hanif juga belum memiliki niat baik untuk segera menyelesaikan rancangan Undang -undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Padahal hal itu merupakan solusi keterjaminan nasib TKI di Indonesia.
"Sampai hari ini juga belum ada terobosan yang bisa dilakukan oleh Kemenaker terkait meminimalisir kebijakan negatif negara penempatan khususnya Malaysia. TKI saat ini malah makin banyak di endorse perusahaan Pemerintah Malaysia yang memberatkan seperti , Bestinet, Omni dan Iman," lanjut Irma.
Ketika ditanya perlu tidak Presiden segera mengevaluasi atau bahkan mereshuffle Menteri yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota Legislatif ini. Politisi Nasdem ini menegaskan itu hak preogratif Presiden.
"Saya memang kesel dengan Menaker, 3 kali diundang DPR tidak hadir, nyepelein banget. Tapi saya tidak minta beliau diganti karena itu hak prerogatif Presiden," tandas Irma
Login with Facebook