Senin, 31 Juli 2017 09:31 WIB

Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Diminta Dengar Aspirasi Umat Islam

Reporter : Bili Achmad Editor : Rajaman
Jeje Zaenudin (ist)

JAKARTA,Tigapilarnews.com - Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (PERSIS), Jeje Zaenudin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar aspirasi umat Islam dalam segala kebijakan pemerintah

Menyusul, wacana investasi dana haji dalam pembangunan infrastruktur yang digulirkan presiden ke-7 RI itu.

"Jangan sampai terkesan umat Islam hanya dituntut berkorban dengan jiwa dan harta untuk kepentingan pembangunan negara, tetapi di sisi lain mayoritas umat merasa kepentingan dan aspirasi mereka tidak dilayani secara serius oleh negara," tulis Zaenudin kepada Tigapilarnews.com, Senin (31/7/2017).

Seperti diketahui, belakangan pemerintah dianggap mengeluarkan kebijakan yang cenderung bersebrangan dengan kepentingan mayoritas umat Islam. Sebut saja dikeluarkannya Perppu Ormas, ditangkapnya sejumlah ulama dengan tuduhan makar dan sebagainya.

"Maka dalam hal ini pemerintah juga harus mendengar apa aspirasi umat dan fatwa para ulamanya tentang penggunaan dana umat Islam itu," sambungnya.

Selain itu, Zaenudin juga mengingatkan pemerintah prinsip hukum syariah dalam pengelolaan investasi dana haji dengan memperhatikan akad tabungan.

"Jika tabungannya Akad Wakalah artinya dititipkan dan dipercayakan kepada negara untuk dikelola, selama terjamin keamanannya sampai tiba waktu penggunaan oleh pemiliknya,  maka bisa saja digunakan," jelasnya.

"Tetapi, jika akadnya hanya Wadhi'ah, titipan saja, tidak untuk digunakan apapun, maka tidak bisa digunakan kecuali ada persetujuan dari semua pemiliknya," pungkasnya. 

Seperti diketahui, Jokowi menyampaikan keinginannya menginvestasikan dana haji usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).


0 Komentar