Kamis, 21 September 2017 08:25 WIB

Isu Film G30S/PPKI Diputar Ulang untuk Jatuhkan Jokowi

Editor : Rajaman
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori menduga isu film peristiwa Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) diputar ulang untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari jabatannya. Minimal, kata Syaiful, Jokowi tidak kembali terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.‎

"Ini politik, bukan untuk ungkap fakta sejarah. Lebih kepada komoditas politik," ujar Syaiful Bahri Anshori, Kamis  (21/9/2017).

Menurutnya, saat ini berbagai pihak ramai-ramai mencari celah atau kelemahan untuk menjatuhkan Jokowi dari jabatannya. Namun, lanjut dia, hal itu tidak berhasil karena pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik. 

"Mau apa lagi yang dicari cela buat jatuhkan Jokowi," katanya. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak sepakat isu PKI ini kembali diangkat atau dibesar-besarkan. Sebab, PKI ini merupakan sejarah kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia. Ia lebih sepakat bangsa ini melihat ke depan agar peristiwa kelam ini tidak terulang dan menjadi pelajaran.

"Jangan terlalu sering liat spion, lihat ke depan. Kalau dibesarkan buka luka lama. Natural saja liat masalah ini," jelasnya. 

Pernyataan Syaiful Bahri ini bukan karena dirinya berasal dari partai pendukung pemerintah. Sehingga ia membela Jokowi. 

"‎Ini pengalaman tahun 65/66 itu antara hidup dan mati. Kalau tidak dibunuh ya membunuh. Maka isu PKI jangan dibesar-besarkan," tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ikut angkat bicara terkait polemik pemutaran film G30S/PKI. Menhan meminta kegiatan itu tidak dilakukan karena khawatir memicu keributan. 

Pasalnya, kata dia, PKI merupakan organisasi yang telah dilarang di Indonesia. Pelarangan itu juga secara jelas tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. 

"Itu kan sudah ada Undang-Undang Tahun 1966. Terus ada Tap MPR tentang pelarangannya. Pakai baju PKI saja nggak boleh," kata Ryamizard saat ditemui dalam kunjungan kerjanya ke PT Pindad, Kota Bandung, Senin (18/9/2017). 

Dia kemudian mencontohkan penggunaan logo swastika yang dilarang keras di Jerman. Logo tersebut dianggap sebagai simbol Nazisme yang memiliki sejarah kelam oleh pemerintah Jerman. 

"Di Jerman saja pakai baju swastika ditangkap, lo," ujarnya. 

Karena itu, Ryamizard meminta agar kegiatan yang berhubungan dengan PKI itu tidak dilakukan karena khawatir bisa memicu keributan. 

"Nggak boleh itu membangkitkan keributan lagi. Bukan saya apa-apa, ntar ribut lagi. Saya sebagai Menhan nggak suka anak bangsa ribut sendiri. Nggak baik merusak pertahanan," ucapnya. 

"Yang sengaja bikin ribut nggak usah saja. Saya ini lama di hutan, cukup dengan musuh saja ributnya. Dengan teman-teman nggak usah ribut. Saya nggak suka-ribut-ribut," tutur Ryamizard. 

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo rupanya tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya.

"Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin (18/9/2017).

Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah.

"Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu," jelasnya.

Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah.  "Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali," ucapnya.


0 Komentar