Kamis, 26 Oktober 2017 09:32 WIB

DPR Sarankan Wajah Islam yang Utuh Kepada Utusan Khusus Presiden

Editor : Rajaman
Wakil Ketua DPR dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin di kantor MUI (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan, Islam perlu mengusulkan desain dan roadmap peradaban agar berkontribusi lebih kongkrit dalam pembangunan bangsa. 

Hal ini disampaikan Fahri, di depan Rapat Pleno ke-21 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema Lanskap Islam di Daerah : Masalah dan Solusi. 

Rapat pleno dilaksanakan sebagai rekomendasi kongres umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta, yakni agar MUI memberi perhatian lanskap Islami atau budaya Islam di daerah yang ditengarai terlindas proses modernisasi sehingga mengalami pergeseran.

Fahri menyampaikan 3 permasalahan lanskap Islam di Indonesia adalah hilangnya narasi kolektif bahwa Indonesia dibangun dari kesultanan Islam, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur kepemimpinan. 

“Narasi kolektif bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari kesultanan Islam dan dipimpin oleh para sultan itu tidak boleh hilang, bahkan harus dirajut kembali,” kata Fahri Hamzah, di kantor MUI, Kamis (26/10/2017). 

Soal kepemimpinan, Fahri mengatakan penting karena desain peradaban Islam harus ada di tangan seorang pemimpin yang paham negara sekaligus fasih beragama. 

Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban menyatakan bahwa lanskap Islam harus direkonstruksi. Din menyatakan, buah fikir Fahri Hamzah yang sengaja dihadirkan sebagai ‘Seed Speaker’ dalam forum, perlu didukung. 

“Melihat kembali ‘legacy’ kesultanan Islam lalu menatap ke depan membangun desain Islam yang integral adalah pendekatan yang kita butuhkan,” kata Din.

 

Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI dihadiri juga oleh Prof. Din Syamsuddin, Prof. Didin Hafidhuddin, pengurus Dewan Pertimbangan MUI dan sekitar 25 anggota yang mewakili ormas Islam, kampus dan pesantren.

Acara juga dihadiri beberapa anggota DPR RI dari komisi terkait, salah satunya Saleh Partaonan Daulay. Di akhir, forum merekomendasikan dibentuknya dua tim yang akan menindaklanjuti hasil pleno.


0 Komentar