Jumat, 27 Oktober 2017 06:54 WIB
Ada Kongkalikong DPR dengan Pemerintah dalam APBN 2018
Gedung DPR/MPR
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mencium adanya kongkalikong DPR dengan pemerintah dalam pengesahan APBN 2018 sebsar Rp 2.220,6 triliun. Menyusul dari anggaran sebesar itu, DPR mendapatkan kucuran dana Rp 5,7 triliun dan akan dialokasikan untuk pembangunan gedung baru.
Anggaran untuk DPR naik Rp 1,9 triliun dari outlook sebesar Rp 3,8 triliun. Kenaikan anggaran ini akan digunakan untuk penataan kawasan parlemen yang memakan biaya Rp 601 miliar. Sementara, Rp 320,44 miliar di antaranya akan dipakai untuk pembangunan gedung baru.
"Dengan disahkannya APBN yang tidak memihak kepada rakyat, hal ini memperlihatkan antara DPR dan Pemerintah ada 'kongkalingkong' dalam hal ini DPR meraup keuntungan banyak pengen membangun gedung DPR makanya DPR menyetujui APBN tahun 2018 ini APBN yang tidak pro rakyat," kata Uchok saat dihubungi, Jumat (27/10/2017).
Kenaikan anggaran DPR ini masuk lima besar lembaga dengan anggaran terbesar di tahun 2018 di bawah Polri (Rp 95 T), KPU (Rp 12,5 T), Mahmakah Agung (Rp 8,3 T), dan Kejaksaan Agung (Rp 6,4 T).
Menurut Uchok, defisit APBN yang baru disahkan sebesar Rp 325 triliun yang akan ditutupi dengan hutang baru sebesar Rp 399 triliun. Sesudah itu target perpajakan tahun 2018 sekitar Rp 1.618 triliun atau dari tahun 2017 ke tahun 2018 kenaikan perpajakan itu hanya 8,7%.
"Ini artinya penerimaan pajak tidak akan bisa menutupi belanja negara walaupun peningkatannya belanja negara kenaikannya kecil," jelasnya.
Dalam APBN 2018 terjadi penurunan subsidi untuk masyarakat sebesar Rp 16,2 triliun. Menurut pemerintah penurunan subsidi ini akan dialihkan ke bantuan Pangan. Ini artinya kata Uchok adalah pertama penurunan subsidi akan berimbas pada kenaikan bahan bakar minyak dan listrik.
Kedua, pelarian subsidi kepada bantuan pangan adalah kata lain anggaran subsidi akan menjadi penyerapan modal negara untuk BUMN. Dengan demikian, Uchok menegaskan disahkannya APBN 2018 oleh DPR memperlihatkan telah terjadi kongkalingkong DPR dan Pemerintah bahwa APBN 2018 tidak berpihak kepada rakyat.
"APBN 2018 itu hanya diperuntukan untuk kebutuhan pemerintah dan bukan untuk pemecahan permasalahan masyarakat yang saat ini daya belinya turun," kecamnya.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.
Keinginan para wakil rakyat untuk berkantor di tempat baru itu segera terwujud.
Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun atau naik dari sebelumnya yaitu Rp 4,3 triliun.
Nantinya, anggaran itu akan disahkan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 pada 26 Oktober mendatang.
"(Anggaran DPR) disetujui sepenuhnya sesuai nota keuangan yang diajukan pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI-P Said Abdullah, Jumat (20/10/2017).
Login with Facebook