Kamis, 11 Januari 2018 08:41 WIB

Jokowi Diminta Tegas soal Yasonna Laoly

Editor : Yusuf Ibrahim
Menteri Hukum dan Ham, Yassona Laoly. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pengamat Politik Kedai Kopi, Hendri Satrio, menilai sedikit banyak pemanggilan menteri di Kabinet Kerja oleh penegak hukum akan mencoreng kabinet itu sendiri.
 
Untuk diketahui, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly kemarin dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi tersangka Mega korupsi e - KTP direktur utama PT Quadra Solution,  Anang  Sugiana Sediharjo
 
Pemanggilan Yassona KPK menjadi pemanggilan kesekian kalinya. Yasonna kerap dipanggil oleh lembaga anti - rasuah tersebut lantaran diduga terlibat kasus korupsi e- KTP.
 
"Bersihkan Menteri di kabinet kerja yang belepotan dengan kasus hukum," ujar dia dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/01/2018).
 
Hendri mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus dapat bersikap tegas terhadap menterinya yang tidak fokus kerja dan kerap terlibat kasus korupsi. 
 
Hendri mengungkapkan hal tersebut lantaran sisa Kepemimpinan kabinet Jokowi tinggal 2 tahun lagi. Kabinet kerja harus terbebas dari persepsi negatif.
 
"Karena kabinet kerja yang menyisahkan waktu dua tahun menteri - menteri yang bebas dari korupsi,"  tegas Hendri.
 
Hendir juga menjelaskan menteri-menteri yang tersandera kasus dugaan korupsi di KPK secara otomatis akan mencoreng citra bersih Presiden Joko Widodo.
 
"Tentu kalau tersandera kasus korupsi akan merusak citra presiden. Sekarang ini orang tidak kapok-kapok dengan kasus korupsi, maka Jokowi harus tegas. Kalau tidak akan tercoreng namanya," imbuh dia. 
 
Apalagi, kata Hendri,  jika menteri tersebut sampai menyandang status tersangka di KPK. Jika demikian, Presiden Jokowi harus bertindak tegas terhadap para pembantunya yang terseret kasus korupsi.
 
"Sebaiknya Jokowi memecat, kalau tidak maka namanya akan jelek. Apalagi kalau sudah tersangka, langsung pecat saja, tidak perlu menunggu vonis," tegasnya.
 
Jika tidak bertindak tegas, lanjut Hendri, maka Presiden Jokowi bisa dicap telah melindungi koruptor di kabinet pemerintahannya. Akibatnya, akan berdampak pada elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
 
"Itu menunjukkan presidennya bersih. Kalau tidak pecat, maka Jokowi dianggap melindungi koruptor. Karena ini menyangkut citra, kalau tidak tegas maka bisa jadi Jokowi tidak terpilih pada 2019," tegasnya.(ist)

0 Komentar