Genjot UKM Perbatasan Indonesia-Malaysia, Kemenkop Lakukan Ini

BADAU, Tigapilarnews.com - Kementerian Koperasi dan UKM terus mengembangkan Wirausaha Pemula (WP) kategori UMKM di kawasan perbatasan. Bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kemenkop kali ini memberikan bimbingan teknis (Bintek) UMKM Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. 

"Peserta bimtek yang memiliki usaha antara lain kerajinan, peternakan, kuliner/tataboga, pertanian dan perkebunan, perlu didampingi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas," ujar Luhur Pradjarto, Asisten Deputi Permodalan, Kementerian Koperasi, Selasa (24/4/2018). 

Menurut Luhur Pradjarto, Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan yang berlangsung Senin (23/4/2018). Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bahwa sinergitas ini tidak hanya antar Kementerian/Lembaga ditingkat pusat tetapi juga dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maupun perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan Bimtek, papar Luhur, difasilitasi oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP. Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional yaitu penumbuhan wirausaha baru melalui bantuan Pemerintah dalam pengembangan Wirausaha Pemula. 

"Agar program sinergi ini bisa menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memfasilitasi pendampingan kepada UMKM dan khususnya WP yang nantinya akan menerima bantuan," ujar Luhur. 

H. M. Yusuf, Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum yang mewakili Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, mengungkapkan pengelolaan kawasan daerah perbatasan merupakan isu strategis. Bimtek yang diselenggarakan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para UMKM yang mayoritas mengelola usaha di sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka. 

"Disamping itu juga, akan memunculkan pengusaha-pengusaha yang handal dengan produk khas Kabupaten Kapuas Hulu berbasis sumber daya lokal," ujar H. M. Yusuf. 

Sedangkan Boytenjuri, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, dalam arahannya menyampaikan bahwa banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan K/L belum dilakukan secara terintegrasi dan sinergi. Kegiatan bimtek ini sebagai piloting sinergi kegiatan dengan melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pertanian yang merupakan anggota BNPP yang berjumlah 27 K/L. 

"Untuk membangun daerah perbatasan tidak hanya membangun fisik infrastruktur dan bangunan tetapi juga perlu membangun dari sisi ekonomi. Para usaha mikro dan kecil harus ditingkatkan kemampuannya termasuk dalam dukungan permodalan. Untuk itu model bantuan pemerintah yang akan dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM dapat dicontoh oleh bank-bank BUMN maupun Bank Indonesia antara lain melalui dana CSR dalam upaya mendorong usaha mikro dan kecil termasuk pengusaha pemula agar bisa mumpuni," ujar Boytenjuri.

Dia juga mengungkapkan program bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM harus dikawal dengan pendampingan. "Dengan demikian perekonomian akan tumbuh, masyarakat akan dapat menikmati peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya menjadikan beranda Indonesia yang cantik di wilayah perbatasan Negara dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pungkas Boytenjuri.(dia)