Sabtu, 28 April 2018 06:55 WIB
Pemerintah Diminta Atur Waktu Terbitkan Global Bond
Agus Martowardojo. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah untuk mengatur jadwal penerbitan surat utang berdominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond dan meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengatur jadwal pembelian dolar AS.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan hal ini guna meminimalisir risiko pelemahan rupiah yang bisa ditimbulkan dari tingginya penerbitan global bond dan pembelian dolar AS pada masa-masa tertentu.
Apalagi, bila penerbitan global bond dan pembelian dolar AS yang tinggi terjadi pada saat kondisi rupiah memang tengah melemah karena mendapat tekanan dari ekonomi global.
"Dengan Kementerian Keuangan, kami lakukan koordinasi agar tata kelola fiskal lebih baik dan sehat. Kalau pemerintah akan menerbitkan global bond, agar diatur waktunya yang selaras dengan kondisi saat ini," ujarnya di Kompleks BI, Jumat (27/4).
Sementara dengan BUMN, bank sentral nasional juga mengimbau agar perusahaan pelat merah tidak memenuhi kebutuhan dolar AS-nya di pasar spot sejak jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo kewajiban pembayarannya.
"Agar mereka tidak semuanya kemudian masuk ke pasar spot, karena mungkin kewajibannya baru jatuh tempo pada Oktober, November, atau bahkan Desember. Jadi, tidak perlu mengadakan valas sekarang," terang dia.
Agus bilang permintaan agar BUMN dapat mengatur jadwal pembelian dolar AS akan dikomunikasikan kepada Kementerian BUMN selaku perwakilan pemerintah yang memegang sekitar 51 persen saham BUMN.
Kemudian, BI juga meminta agar BUMN melakukan lindung nilai (hedging) terhadap pembelian dolar AS-nya dengan menggunakan pelonggaran yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu dengan structure product call spread.
Berdasarkan ketentuan baru dari OJK, regulator industri jasa keuangan itu telah membebaskan biaya lindung nilai lewat call spread dengan syarat lindung nilai tetap memiliki dasar (underlying) transaksi atau dokumen pendukung. "Jadi pricing-nya (harga) lebih efisien juga," pungkasnya.
Adapun dua permintaan BI kepada pemerintah dan BUMN ini dalam rangka meminimalisir risiko tekanan terhadap nilai rupiah. Hal ini penting dilakukan BI lantaran dalam sepekan terakhir, rupiah kembali lunglai hingga sempat menyentuh kisaran Rp13.900 per dolar AS.
Login with Facebook