Rabu, 15 Januari 2020 18:14 WIB

Demi Investasi, Jokowi Rela Dicatut

Editor : Eggi Paksha
Presiden Jokowi. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan namanya dicatut, asalkan demi urusan investasi di tanah air.

Hal serupa diceritakan pernah dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, supaya merealisasikan investasi yang sudah masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut Ia menekankan, agar semua pihak melayani investor dengan baik sehingga tidak terhambat bisnisnya seperti terkait dengan pengurusan hingga perizinan lahan. Jokowi juga mengeluhkan banyak investor yang datang ke Indonesia, tetapi investasinya gagal terealisasi.

"Contoh investor sudah masuk, tapi urusan kecil tidak bisa diselesaikan sehingga investor tidak bisa memulai usahanya. Misalnya di Banten hampir batal karena masalah pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Kalau mengancam Gubernur, Bupati, Walikota dengan membawa nama saya tetapi masalahnya selesai. Buat saya tidak ada masalah," ujar Jokowi saat pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sambung dia menambahkan, para pemimpin daerah juga diperbolehkan menandatangani izin yang mengatasnamakan Presiden. Hal ini agar pengurusan perizinan tak terlalu lama. "Urusan izin juga, lihat langsung ke bawah, Gubernur langsung tandatangan, tapi pakai nama saya, enggak apa-apa. Pak Bahlil sudah ngomong ke saya, ya enggak apa-apa," jelasnya.

Jokowi pun meminta Bahlil pantau investasi hingga ke lapangan dan diberikan pelayanan yang baik terhadap investornya. Jokowi mengaku tidak keberatan jika namanya dicatut demi memperlancar investasi. Ia mengingatkan, agar bisa menjaga investor yang sudah berinvestasi dalam negeri. Ditekankan olehnya jangan sampai, investor balik ke negara asal karena tak dilayani dengan baik.

"Saya sudah titip investor dilayani dengan baik, sudah banyak investor yang datang ke kita tapi balik, sudah datang di dalam pintu. Ada Rp780 triliun sudah di dalam, menyusul Rp2.400 triliun," pungkasnya.(ist)


0 Komentar