Senin, 06 September 2021 10:21 WIB

PBB dan AS Kecam Kudeta Militer di Guinea

Editor : Yusuf Ibrahim
Presiden Alpha Conde. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com-Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam kudeta militer oleh pasukan khusus Guinea terhadap Presiden Alpha Conde.

Para tentara elite dilaporkan menangkap dan menahan Presiden Conde yang sudah lama menjabat. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kudeta telah merusak jalan negara Afrika Barat itu menuju "masa depan yang lebih cerah". "Amerika Serikat mengecam kejadian hari ini di Conakry," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS, Senin (6/9/2021).

"Tindakan itu dapat membatasi kemampuan Amerika Serikat dan mitra internasional Guinea lainnya untuk mendukung negara itu saat menavigasi jalan menuju persatuan nasional dan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Guinea.”

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menyuarakan sentimen serupa. "Saya pribadi mengikuti situasi di Guinea dengan cermat. Saya sangat mengutuk setiap pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata dan menyerukan pembebasan segera Presiden Alpha Conde," kata Guterres melalui akun Twitter-nya, @antonioguterres.

Uni Afrika juga menyerukan pembebasan segera Conde, sementara Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat mengancam sanksi kecuali tatanan konstitusional Guinea dipulihkan.

Kerusuhan pecah di ibu kota pada Minggu pagi, dengan laporan tembakan senjata berat dan tentara bersenjata berat berkeliaran di daerah dekat istana presiden dan gedung-gedung pemerintah lainnya.

Pada akhir hari, pasukan khusus militer setempat mengeklaim telah menangkap presiden, membubarkan pemerintah, menutup perbatasan dan mengumumkan jam malam nasional yang tidak terbatas.

Kudeta militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Mamady Doumbouya, komandan pasukan khusus yang merupakan mantan legiuner Prancis. "Kami telah memutuskan, setelah mengambil presiden, akan membubarkan konstitusi," katanya dalam sebuah video yang dikutip AFP.

Dia juga memerintahkan para menteri kabinet Conde untuk bersidang pada pukul 11.00 hari Senin, menyatakan bahwa setiap “penolakan untuk hadir akan dianggap sebagai pemberontakan.”(kah)


0 Komentar