Hasniati Ikut Fit and Proper Test PDIP Diminta Mahar Rp 5 Juta

Laporan: Evi Ariska

JAKARTA, Tigapilarnews.com – PDIP melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi bakal calon gubernur DKI yang akan maju pada Pilgub DKI 2017.

Sejumlah bakal calon gubernur yang mendaftar telah hadir di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016) pagi. Mereka di antaranya politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno, politisi PPP Abraham Lunggana alias H Lulung, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Dari sekian banyak bakal calon gubernur DKI dari PDIP, terselip nama Hasniati. Dia mengundurkan diri dari proses penjaringan bakal calon lantaran ogah membayar mahar sebesar Rp 5 juta.

"Saya mengundurkan diri karena harus membayar (uang) administrasi Rp 5 juta. Harus bayar tunai saat itu juga. Kalau enggak bayar, enggak bisa masuk ruangan," ungkap Hasniati di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016) siang.

Bagi Hasniati, fit and proper test ini layaknya melamar pekerjaan, sehingga tidak perlu dipungut biaya apapun. Dia mengaku tidak mempermasalahkan soal uang administrasi tersebut. Hanya saja, menurut Hasniati, hal itu tidak wajar.

"Ini kan ibarat ngelamar pekerjaan, masa elu baru ngelamar langsung diminta (Rp) 5 juta. Ini bukan masalah uang, tapi ini harga diri. Kalau aku sudah jadi calon tetap, Jangankan 5 juta, 500 juta pun kita bisa bayar, tapi ini kan baru awal, baru tes,” tandas Hasniati.

Menurut Hasniati baru mengetahui pembayaran administrasi sebesar Rp 5 juta ini tadi malam setelah diberitahukan oleh Tuti, salah satu anggota tim penjaringan dari PDIP.

"Jadi saya baru dikonfirmasi tadi malam, namanya Tuti. Akhirnya hari ini saya ke sini buat memastikan, dan ternyata kalau enggak bayar 5 juta itu enggak masuk. Saya tidak terima partai cari keuntungan. (Rp) 5 juta per orang, bayangin aja berapa ratus juta yang PDIP raup hari ini," imbuh Hasniati.

Bahkan, wanita yang mengaku juga mengikuti penjaringan bakal calon gubernur DKI dari PKB ini pun menyindir PDIP dengan menyebut nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Pantasan Ahok mundur dan maju lewat jalur independen. Baru di awal saja sudah begini, apalagi kalau udah jadi calon tetap. Makanya, jangan salahkan pejabat yang korupsi, karena partai yang mencetak korupsi-korupsi itu," pungkas Hasnaiti.

 

---