Rabu, 20 Juli 2016 16:54 WIB

Kontras: Vaksinasi Ulang Bukan Solusi

Editor : Hermawan
Laporan: Muchammad Syahputra

JAKARTA,Tigapilarnews.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri mengatakan tindakan pemerintah melakukan vaksinasi ulang bagi korban vaksin palsu bukanlah solusi.

Menurut Puri, pemberian vaksinasi ulang justru memperkeruh masalah. Sejatinya, korban vaksin palsu itu memperoleh hak berupa akses informasi medis dari RS Harapan Bunda.

"Respon negara dalam hal ini hanya menyederhanakan masalah, mengganti vaksin palsu dengan vaksinasi ulang. Padahal, ini bukan masalah hilangnya permen diganti dengan cokelat," tandas Puri di RS Harapan Bunda, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (20/7/2016) petang.

Puri mengamati dalam kasus vaksin palsu ini respon pemerintah dan pihak rumah sakit terkesan anggap enteng untuk mengatasi masalah ini. Padahal, anak-anak yang menderita kerugian dalam kasus vaksin palsu ini.

Padahal, masalah vaksin palsu ini, adalah merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, dan dijamin dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

"Kejahatan ini merendahkan kesehatan anak-anak dan mengancam kesehatan mereka di masa depan," tegas Puri.

kontras lagi deh

Seharusnya para orang tua pasien bisa mendapatkan informasi medis dari pihak RS Harapan Bunda atas pelayanan serta masalah vaksin palsu yang jelas meresahkan ini.

"Saya ingin menegaskan bahwa hak atas kesehatan itu bukan hanya vaksin ulang. Hak atas kesehatan itu juga meliputi informasi yang dapat dipercaya. Jadi jangan katakan lewat mulut saja. Kami butuh bukti jelas," ungkapnya.

Puri pun mempertanyakan tentang nasib para orang tua pasien yang dari beberapa hari lalu meminta kejelasan serta tanggung jawab pihak RS Harapan Bunda terkait vaksin palsu.

Pasalnya hingga saat ini mereka belum dapat konfirmasi atau penjelasan tentang apa yang dilakukan ke depan oleh RS Harapan Bunda.

"Hingga saat ini orang tua korban di luar daftar 44 anak yang sudah terverifikasi vaksin palsu, belum juga mendapatkan kejelasan mengenai pertanggung jawaban yang akan diberikan pihak rumah sakit serta pemerintah kepada anak-anak mereka," pungkasnya.
0 Komentar