Senin, 26 September 2016 18:36 WIB

Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Ini Kendala KPU Jaktim

Editor : Danang Fajar
Laporan: Muchammad Syahputra

JAKARTA,Tigapilarnews.comĀ - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Administrasi Jakarta Timur) Nurdin mengatakan bahwa ada kendala terkait pendataan jumlah pemilih di wilayah Jakarta Timur akibat tidak adanya RT dan RW di tempat seperti Rusun dan Apartement.

"Kendalannya jelas masih ada, seperti apartement dan rusun nggak mempunyai RT RW, contohnya Apartement Bassura , dan Rusun Rawa Bebek," ujarnya, saat diwawancarai Tigapilarnews.com, di Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Pulomas Barat, Puogadung, Jakarta Timur, Senin (26/9/2016).

Dirinya menambahkan, karena hal tersebut bisa membuat jalannya Pilkada 2017 mendatang bisa mengalami kendala dari segi pemilih, maka dari itu pihaknya akan terus melakukan pendataan secara berkala sebelum pemilihan berlangsung.

"Maka dari itu kan kita terus melakukan pendataan, agar pemilih seperti contohnya, warga dari Bukit Duri yang sekarang tinggal di Rusun Rawa Bebek ya kita lakukan pendataan faktual sesuai orangnya," tambahnya.

Pendataan faktual yang dimaksud adalah pendataan sesuai dengan domisili dimana pemilih tinggal saat ini sehingga tidak perlu alamat sesuai KTP. "Tapi dengan catatan mereka harus mengisi surat pernyataan kalau dia menyoblos sesuai domisili saat ini," jelasnya.

Menurutnya pendataan pemilih untuk Pilkada 2017 mendatang, sudah secara langsung terkoneksi bukan hanya di wilayah Jakarta Timur saja melainkan hingga keseluruhan negara Indonesia."
1,9 Juta dari Jakarta Timur, dan data yang masuk terkoreksi hingga mencapai 1,7 Juta data pilkada dari data pilpres beberapa tahun lalu," ungkapnya.

Sekedar informasi, selain adanya hambatan dari proses pendataan di wilayah Jakarta Timur karena tidak adanya RT RW di tempat seperti Rusun dan Apartement, tanah sengketa juga menjadi sorotan karena banyak sekali warga atau pemilih yang tinggal lama di kawasan tersebut.

"Tanah sengketa di kampung makasar masih banyak pensuduknya. Tapi memang yg tinggal disitu rata2 ktp jakarta lain, dan ini jadi permasalahan kita juga, jadi kita akan terus mendata," pungkasnya.
0 Komentar