Ahok Curigai PNS Walikota Bermain dalam Pembebasan Lahan MRT

Laporan: Evi Ariska

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum mengetahui oknum yang meminta komisi atas pembebasan lahan untuk proyek Mass Rapid Transid (MRT).

Pasalnya, saat ditanya Ahok, tidak ada pihak yang berani membuka mulut. Ahok pun menduga masalah ini berasal dari walikota.

‎"Gak tau (siapa oknumnya), bisa dari orang walikota," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016) siang.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan aksi oknum tersebut telah membuat program kereta bawah tanah menjadi terhambat. Padahal, seluruh warga sudah siap menjual tanah mereka untuk kepentingan proyek MRT .

"Kok gak bisa deal, orang pada mau jual kok. Saya panggil semua, semua mau jual, semua mengeluhkan gak mau dibayar, kan aneh kan. Sertifikat hak milik. Orang udah ikhlas, jadi ada apa?,” pungkas Ahok.

Diwartakan sebelumnya, Ahok menuding ada pegawai negeri sipil (PNS) minta jatah pembebasan lahan buat proyek MRT.

Jatah ini guna mempercepat proses pembayaran komisi bagi masyarakat terkena dampak pembebasan lahan.

"Saya dengar di lapangan ada (PNS) yang mau minta komisi, kalau enggak mau komisi, enggak mau dibayar. Makanya laporin ke saya, kan saya sering terima Whatsapp. Kami cek orangnya takut," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Pada pertemuan dengan para pemilik lahan, Ahok meminta mereka menuliskan berbagai pengaduan dalam bentuk formulir. Ini penting dilakukan sehingga Pemprov DKI Jakarta mengetahui pelbagai kendala.

"Makanya kami sodorin aja formulir. Tulis, saya kan sudah tahu masalahnya apa. Saya udah kasih poinnya 1,2,3,4, kamu isi deh. Pengaduan yang saya tahu, jadi mereka tinggal isi, tanpa perlu diketahui pejabat kami. Dikumpulin sama staf saya jadi saya langsung tahu," ujar Ahok.

 

---