Tak Proses Kasus Ahok Pakar HTN: Negara Bisa Kehilangan Wibawa

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan pemerintah seharusnya segera memproses hukum Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) karena penistaan agama daripada disibukkan untuk mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dan membuang segala sumber daya, baik itu uang maupun energi segenap rakyat Indonesia.

“Ada saja alasan yang tidak masuk akal yang dikemukakan pemerintah untuk tidak menindak Ahok. Hal ini berbahaya karena hanya karena seorang Ahok, membuat negara kehilangan wibawanya, presiden kehilangan akal sehatnya dan rakyat kehilangan harapan,” ujar Asep saat dihubungi, Selasa (1/11/2016).

Oleh karena itu Asep pun menegaskan mendukung penuh aksi demostrasi yang akan dilakukan rakyat pada tanggal 4 November mendatang. Aksi demo itu tegasnya justru menunjukkan bahwa meski sudah kehilangan harapan pada pemerintah, tapi rakyat masih memiliki hati nurani untuk menegakan negara hukum yang berkeadilan.

“Seharusnya menegakan negara hukum yang berkeadilan menjadi tujuan utama setiap pemerintahan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.Oleh karena itu seharusnya pemerintah mendukung penuh keinginan rakyat tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah mematahkan keinginan rakyat menegakan hukum,maka wajar jika rakyat yang masih punya hati nurani pun turun ke jalan,” tegasnya.

Asep pun heran dengan pernyataan presiden bahwa rakyat boleh berdemonstrasi, namun tidak boleh memaksakan kehendak.”Yang rakyat paksa itu pemerintah menjalankan fungsinya, presiden menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Aneh kalau rakyat tidak boleh memaksa presiden melakukan tugasnya dan kewajibannya. Saya bingung dengan pernyataan seperti itu,” kata Asep heran.

Dengan berdemonstrasi agar pemerintah menjalankan tugasnya, menurut Asep bisa diartikan bahwa rakyat masih percaya bahwa hukum dan aparat hukum yang ada bisa menyelesaikan kasus penistaan ini.

”Jangan dibolak-balikkan logika masyarakat karena masyarakat tidak bodoh.Jangan bilang demo adalah hak warga negara, tapi disertai dengan irama yang mengancam. Demonstrasi itu adalah rakyat yang sedang menjalankan daulat rakyat.Jangan diputar-putar seolah ada yang mau menjungkalkan presiden segala macam,” imbuhnya.

Dia pun heran dengan sikap Jokowi yang meminta agar demo yang dilakukan tidak anarkis karena pada intinya disini justru pemerintahlah yang sudah bertindak anarkis.”Anarkis itu artinya ketika hukum tidak dijalankan,tidak ada aturan, yang mengatur dan diatur.Sekarang siapa yang anarkis kalau pemerintah sendiri tidak menjalankan hukum?Rakyat?yah jelas tidak,” tandasnya.

Sebelumnya dalam sebuah wawancara sebelum menemui Prabowo kemarin, Jokowi mengatakan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis setiap warga. Namun anehnya, Jokowi mengingatkan agar masyarakat tidak memaksakan kehendak dan tidak melakukan demo yang anarkis.

“Ini tidak boleh Dan pemerintah akan menjamin setiap warga negara sampaikan pendapatnya tapi tetap mengutamakan kepentingan umum. Saya sudah perintahkan aparat untuk menjaga agar mengerjakan tugasnya secara profesional,” ujar Jokowi, Senin (31/10/2016).

---